SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian atas kerja keras mempercepat swasembada pangan nasional. Melalui pembenahan regulasi, kemudahan akses pupuk hingga penguatan produksi, pemerintah berhasil mempercepat target swasembada yang semula ditetapkan empat tahun menjadi hanya satu tahun.
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden Prabowo menilai capaian pangan Indonesia merupakan hasil kerja bersama yang digerakkan Kementerian Pertanian dengan dukungan penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta petani di seluruh Indonesia.
“Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut tidak lahir dari kondisi yang mudah. Ketika pemerintahannya menerima mandat, petani masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang kerap jatuh ketika panen, hingga birokrasi yang berbelit.
Pemerintah kemudian memilih membongkar hambatan tersebut agar kebijakan peningkatan produksi dapat bergerak lebih cepat dan manfaatnya sampai kepada petani.
“Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan mencari solusi,” ungkap Presiden Prabowo.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah deregulasi tata kelola pupuk bersubsidi. Sebanyak 145 aturan yang sebelumnya menghambat rantai penyaluran pupuk dipangkas dan disederhanakan menjadi satu Peraturan Presiden.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pupuk lebih cepat dan mudah diperoleh petani sekaligus menghilangkan hambatan birokrasi yang dapat mengganggu produksi.
Menurut Presiden Prabowo, reformasi semacam itu diperlukan karena birokrasi seharusnya menjadi instrumen pelayanan, bukan justru memperlambat kebijakan yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan prinsip tersebut harus menjadi pegangan seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegasnya.
Pembenahan pupuk kemudian berjalan bersama berbagai kebijakan percepatan produksi yang dijalankan Kementan.
Pemerintah memperkuat ketersediaan air dan irigasi, mendorong peningkatan luas dan intensitas tanam, menyediakan sarana dan prasarana produksi, menjaga harga hasil panen, serta menggerakkan kolaborasi lintas sektor untuk mengawal produksi pangan dari pusat hingga daerah.
