SulawesiPos.com – DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan secara terbuka skema penyesuaian harga BBM, termasuk mekanisme penurunan harga jika harga minyak dunia turun, dalam rapat kerja bersama komisi terkait pekan depan.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Dalam forum tersebut, Dasco juga berdialog melalui telepon seluler dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan perwakilan mahasiswa. Ia menegaskan DPR akan mengawasi kebijakan energi pemerintah agar transparan dan tidak membebani masyarakat.
Dasco mengatakan kebijakan harga BBM memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kenaikan harga bahan bakar dapat memicu kenaikan biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok.
Karena itu, DPR meminta pemerintah menjelaskan mekanisme penyesuaian harga secara terbuka. Penjelasan tersebut dinilai penting agar publik mengetahui dasar pengambilan kebijakan energi nasional.
“Kalau harga bahan bakar naik, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok karena itu, DPR meminta pemerintah (lewat Kementerian ESDM) menjelaskan skema yang juga mengakomodasi penurunan harga ketika harga minyak dunia turun,” ujar Dasco.
Menurut Dasco, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan energi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
DPR juga meminta pemerintah tidak hanya menjelaskan kemungkinan kenaikan harga, tetapi juga skema penurunan harga jika kondisi pasar global memungkinkan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengikuti perkembangan harga energi global. Ia menyebut penyesuaian harga dapat dipertimbangkan apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan.
Bahlil menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, ia memastikan harga BBM tertentu dan LPG bersubsidi hingga saat ini belum mengalami kenaikan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian publik terhadap arah kebijakan energi nasional. Harga energi menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan biaya hidup masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam konteks tersebut, DPR menilai keterbukaan pemerintah menjadi kunci. Penjelasan yang jelas di rapat kerja diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat mengenai arah kebijakan harga BBM.
Kelangkaan LPG 3 Kilogram Juga Disorot
Selain harga BBM, Dasco juga menyoroti laporan mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah. Ia meminta Kementerian ESDM segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah perbaikan.
Menurut Dasco, distribusi LPG bersubsidi harus dipastikan tepat sasaran dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat. LPG 3 kilogram menjadi kebutuhan penting bagi banyak rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
“DPR akan terus mengawal persoalan ini agar distribusi LPG bersubsidi berjalan lancar dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh pasokan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyatakan Kementerian ESDM akan segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menekankan cadangan LPG nasional berada dalam kondisi aman.
Bahlil juga menyampaikan pemerintah akan memastikan distribusi LPG berjalan optimal di seluruh daerah. Langkah perbaikan distribusi dinilai penting agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan memperoleh pasokan gas bersubsidi.
DPR menyatakan akan terus mengawal persoalan harga BBM dan distribusi LPG bersubsidi melalui fungsi pengawasan. Isu energi tersebut menjadi perhatian karena menyangkut langsung kepastian ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.
