SulawesiPos.com – Pemerintah berkomitmen untuk menggeser orientasi pembangunan nasional ke arah ekonomi restoratif berbasis lingkungan demi menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga tengah bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat adanya temuan disparitas kualitas di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dalam dialog terbuka “Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan” bertema “Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan” bersama mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur, Jumat (12/6).
“Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” ujar Dudung dalam keterangan resmi Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Merespons kritik berbasis data lapangan dari mahasiswa terkait Program MBG yang dinilai belum tepat sasaran, Dudung membeberkan informasi strategis bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penataan ulang secara total. Pemerintah mengonfirmasi adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah, termasuk kasus makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegas Dudung.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga pilar utama penataan ulang MBG ke depan yang meliputi standardisasi baku mutu gizi menu, memastikan kelayakan komoditas bahan pangan, serta menajamkan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Mengakomodasi masukan akademisi, Dudung menyatakan pemerintah ke depan akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik serta edukasi gizi di lapangan.
Eksekusi Adaptasi Iklim dan Regenerasi Petani
Terkait transformasi dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekologi, Dudung menjelaskan bahwa kementerian terkait tengah mengeksekusi program adaptasi iklim. Program ini berfokus pada manajemen air, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi massal, serta pengelolaan sumber daya alam jangka panjang.
Menjawab kekhawatiran mahasiswa mengenai visi Swasembada Pangan Indonesia Emas 2045 dan panjangnya durasi regenerasi petani (10–12 tahun), Dudung meluruskan dikotomi konseptual di ruang publik. Ia meminta masyarakat membedakan antara swasembada pangan dengan swasembada beras. Besar atau kecilnya cadangan beras di gudang Bulog bukanlah indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara.
Kastaf membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini berumur di atas 40 tahun. Sektor agraria harus dimodernisasi dengan teknologi agar kembali memikat dan menarik minat generasi muda, sekaligus memotong stigma negatif profesi petani.
Penataan Komoditas Agroklimat dan Urban Farming
Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menyoroti pentingnya penataan tata ruang komoditas berdasarkan kondisi agroklimat yang mencakup ketinggian, jenis tanah, dan iklim. Pemerintah sepakat bahwa ketergantungan impor pada komoditas yang tidak cocok dengan iklim Indonesia—seperti kedelai—dapat dimaklumi.
Namun, untuk komoditas yang adaptif, pemerintah berkomitmen memaksimalkan produksinya secara kluster zonasi daerah, termasuk memaksimalkan konsep pertanian perkotaan (urban farming) di kota-kota besar.
Hilirisasi Riset Kampus dan Komitmen ke Presiden
Lapisan terakhir diskusi menyoroti besarnya jurang pemisah (gap) antara tingginya kualitas riset akademik di kampus dengan realitas komersialisasi di dunia industri. Banyak inovasi mahasiswa berakhir menjadi dokumen ilmiah karena ketiadaan ekosistem pendukung permodalan dan bimbingan kewirausahaan.
Mendengar hal itu, Dudung memberikan analogi militer bahwa ide taktis terbaik tidak akan bermakna jika hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi lapangan. Ia mengidentifikasi bahwa masalah utama nasional saat ini adalah hilirisasi sumber daya manusia (SDM).
Sebagai tindak lanjut, Dudung berkomitmen untuk melaporkan langsung hasil diskusi dengan mahasiswa UB ini kepada Presiden demi merumuskan formula strategis, agar investasi pendidikan tinggi dapat bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil bagi bangsa.
