SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone menggelar sosialisasi penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai upaya memastikan program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan miskin ekstrem berjalan tepat sasaran.
Kegiatan yang digelar di Gedung PKK Kota Watampone, Senin (25/5/2026) tersebut, menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta, kementerian sosial serta Kepala Sekolah Rakyat 61 Bone.
Sosialisasi diikuti pemerintah kecamatan, desa, pendamping sosial PKH, hingga berbagai stakeholder pendidikan dan sosial lainnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy dalam laporannya, menjelaskan mekanisme penjaringan calon peserta didik berbasis data sosial ekonomi.
Sekolah Rakyat lanjutnya, harus benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama masyarakat di pelosok desa.
Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam proses penjaringan calon peserta didik agar program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Koordinasi lintas sektor lanjutnya, menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut, terutama dalam proses validasi data masyarakat miskin ekstrem dan keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
“Program ini sangat baik karena menyentuh langsung masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan, tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan, sebanyak 270 siswa direncanakan akan diterima pada tahun ajaran mendatang.
Menurutnya, Sekolah Rakyat hadir untuk menyentuh masyarakat miskin yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
“270 siswa yang akan diterima tahun depan. Kami ingin Sekolah Rakyat ini menyentuh masyarakat di pelosok desa. Makanya disisir, disharing siapa yang layak mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi agar tidak ada lagi anak di Bone yang putus sekolah karena terkendala biaya pendidikan.
“Tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah karena tidak ada biaya. Sekolah Rakyat ini dibangun untuk masyarakat kurang mampu. Gratis, menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan miskin,” tegasnya.
Panen Raya Oplah Rawa di Dua Boccoe, Bupati Bone Target Tiga Besar Produksi Padi Nasional
Bupati juga mengungkapkan perjuangan menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone bukan hal mudah. Bahkan dirinya beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat demi memperjuangkan program tersebut.
“Perjuangan untuk Sekolah Rakyat ini tidak mudah. Saya empat kali ketemu Sekjen dan satu kali ketemu Menteri demi memperjuangkan Sekolah Rakyat ini,” tukansya.
Menurutnya, lokasi Sekolah Rakyat sengaja ditempatkan di wilayah Bajoe karena banyak masyarakat pesisir yang masih mengalami keterbatasan ekonomi dan kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka.
“Kita sengaja tempatkan di Bajoe, karena daerah pesisir itu banyak masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu dan tidak mampu menyekolahkan anaknya,” tambahnya.
Dalam proses verifikasi data calon peserta didik, pemerintah daerah melakukan pemeriksaan secara maraton melalui gabungan tim lintas instansi untuk memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses verifikasi karena dianggap paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kepala desa juga harus dilibatkan dalam verifikasi nanti. Jadi Kepala Sekolah Rakyat kalau tidak ada rekomendasi dari kepala desa, lurah maupun camat jangan diterima, karena mereka yang tahu persis wilayahnya,” tegas Bupati Bone.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta koordinasi dan kerja sama yang kuat antarinstansi sehingga proses penjaringan calon peserta didik dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat miskin ekstrem serta keluarga kurang mampu di Kabupaten Bone. (kar)
