Timwas DPR Soroti Risiko Kedaruratan dan Mobilisasi Jamaah saat Puncak Haji

SulawesiPos.com – Pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kembali menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan pengawasan tahun ini tidak hanya difokuskan pada pelayanan dasar seperti akomodasi dan konsumsi, tetapi juga kesiapan menghadapi kondisi darurat selama puncak haji.

“Timwas Haji DPR ada lima tugas utama, yaitu mengawasi akomodasi, katering, transportasi, kesehatan, dan puncak haji di Armuzna. Ini menyiapkan skenario kedaruratan, terutama ketika mobilitas jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” kata Rieke di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip dari Parlementaria, Senin (18/5/2026).

Menurut Rieke, fase Armuzna menjadi tahapan paling berat dalam seluruh rangkaian ibadah haji karena jutaan jamaah bergerak dalam waktu hampir bersamaan.

Belajar dari Persoalan Haji 2023

Rieke menilai tingginya kepadatan saat perpindahan jamaah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kelelahan hingga keterlambatan transportasi apabila tidak diantisipasi dengan baik.

BACA JUGA: 
Pimpinan DPR RI: Pergeseran Anggaran Kementan untuk Bencana Patut Dicontoh Kementerian Lain

Ia mengaku masih mengingat persoalan mobilisasi jamaah yang terjadi saat musim haji 2023 ketika dirinya berangkat sebagai jamaah biasa, bukan bagian dari Timwas DPR.

“Nah, tahun 2023 saya juga berangkat haji, tapi bukan sebagai Timwas. Ada persoalan-persoalan yang cukup serius terkait mobilisasi jemaah kita ketika di puncak haji tersebut. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada begitu,” ujarnya.

Karena itu, DPR mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar distribusi transportasi, pengaturan jadwal keberangkatan, hingga penanganan jamaah sakit dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Timwas DPR juga akan memastikan pemerintah memiliki langkah mitigasi jika terjadi kepadatan ekstrem selama perpindahan jamaah di kawasan Armuzna.

Selain persoalan mobilisasi, pengawasan kesehatan jamaah juga menjadi perhatian penting DPR.

Cuaca panas ekstrem dan aktivitas fisik tinggi selama pelaksanaan haji dinilai membuat jamaah rentan mengalami kelelahan, terutama kelompok lanjut usia.

Rieke berharap pelayanan terhadap jamaah Indonesia tahun ini dapat lebih baik dibanding musim haji sebelumnya sehingga tahapan ibadah dapat berjalan tertib dan aman.

BACA JUGA: 
Berikut Ini Daftar Aset yang Bisa Disita Negara dalam RUU Perampasan Aset

“Harapannya lebih baik lagi pelayanan kepada jemaah Indonesia dari Indonesia sendiri tentunya, untuk mengatur bagaimana mereka bisa melakukan tahapan-tahapan haji dengan baik,” tuturnya.

Ia menegaskan pengalaman musim haji sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin tertata dan mampu menjamin keselamatan jamaah di Tanah Suci.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan haji tidak hanya diukur dari kelancaran ibadah, tetapi juga kemampuan negara melindungi jamaah selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah

SulawesiPos.com – Pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kembali menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan pengawasan tahun ini tidak hanya difokuskan pada pelayanan dasar seperti akomodasi dan konsumsi, tetapi juga kesiapan menghadapi kondisi darurat selama puncak haji.

“Timwas Haji DPR ada lima tugas utama, yaitu mengawasi akomodasi, katering, transportasi, kesehatan, dan puncak haji di Armuzna. Ini menyiapkan skenario kedaruratan, terutama ketika mobilitas jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” kata Rieke di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip dari Parlementaria, Senin (18/5/2026).

Menurut Rieke, fase Armuzna menjadi tahapan paling berat dalam seluruh rangkaian ibadah haji karena jutaan jamaah bergerak dalam waktu hampir bersamaan.

Belajar dari Persoalan Haji 2023

Rieke menilai tingginya kepadatan saat perpindahan jamaah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kelelahan hingga keterlambatan transportasi apabila tidak diantisipasi dengan baik.

BACA JUGA: 
Komisi XIII Gelar RDP, Rieke Soroti Kasus Kekerasan Seksual dan Child Grooming 

Ia mengaku masih mengingat persoalan mobilisasi jamaah yang terjadi saat musim haji 2023 ketika dirinya berangkat sebagai jamaah biasa, bukan bagian dari Timwas DPR.

“Nah, tahun 2023 saya juga berangkat haji, tapi bukan sebagai Timwas. Ada persoalan-persoalan yang cukup serius terkait mobilisasi jemaah kita ketika di puncak haji tersebut. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada begitu,” ujarnya.

Karena itu, DPR mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar distribusi transportasi, pengaturan jadwal keberangkatan, hingga penanganan jamaah sakit dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Timwas DPR juga akan memastikan pemerintah memiliki langkah mitigasi jika terjadi kepadatan ekstrem selama perpindahan jamaah di kawasan Armuzna.

Selain persoalan mobilisasi, pengawasan kesehatan jamaah juga menjadi perhatian penting DPR.

Cuaca panas ekstrem dan aktivitas fisik tinggi selama pelaksanaan haji dinilai membuat jamaah rentan mengalami kelelahan, terutama kelompok lanjut usia.

Rieke berharap pelayanan terhadap jamaah Indonesia tahun ini dapat lebih baik dibanding musim haji sebelumnya sehingga tahapan ibadah dapat berjalan tertib dan aman.

BACA JUGA: 
Lewati Transisi Regulasi, Tahun Ini PT Saudi Patria Wisata Berangkatkan 196 Jamaah Haji Khusus

“Harapannya lebih baik lagi pelayanan kepada jemaah Indonesia dari Indonesia sendiri tentunya, untuk mengatur bagaimana mereka bisa melakukan tahapan-tahapan haji dengan baik,” tuturnya.

Ia menegaskan pengalaman musim haji sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin tertata dan mampu menjamin keselamatan jamaah di Tanah Suci.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan haji tidak hanya diukur dari kelancaran ibadah, tetapi juga kemampuan negara melindungi jamaah selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru