71 Persen SPPG di Sulsel Kantongi SLHS, BGN Percepat Standar Keamanan Pangan

SulawesiPos.com – Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Ranto, mengungkapkan bahwa dari total 824 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan, sebanyak 585 unit atau sekitar 71 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, 239 SPPG lainnya atau 29 persen masih dalam tahap pemenuhan persyaratan sertifikasi.

“Saat ini capaian Sulsel sudah mencapai 71 persen dan sisanya masih dalam proses percepatan,” kata Ranto dalam keterangannya di Makassar, Rabu.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya peningkatan standar keamanan pangan di Sulawesi Selatan.

Proses ini terus didorong melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, BGN, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi bersama seluruh kepala dinas kesehatan untuk mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan, termasuk percepatan penerbitan SLHS,” ujarnya pada Rakor Percepatan Perolehan SLHS dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan SPPG di Sulsel.

BACA JUGA: 
BGN Hentikan Ratusan Dapur MBG di Indonesia Timur

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa percepatan penerbitan SLHS tidak semata-mata bersifat administratif.

Sertifikasi tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk menjamin layanan pangan kepada masyarakat memenuhi aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan.

Ia menambahkan, percepatan SLHS menuntut koordinasi yang kuat lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Lingkungan Hidup, pengelola SPPG, hingga pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

SulawesiPos.com – Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Ranto, mengungkapkan bahwa dari total 824 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan, sebanyak 585 unit atau sekitar 71 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, 239 SPPG lainnya atau 29 persen masih dalam tahap pemenuhan persyaratan sertifikasi.

“Saat ini capaian Sulsel sudah mencapai 71 persen dan sisanya masih dalam proses percepatan,” kata Ranto dalam keterangannya di Makassar, Rabu.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya peningkatan standar keamanan pangan di Sulawesi Selatan.

Proses ini terus didorong melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, BGN, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi bersama seluruh kepala dinas kesehatan untuk mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan, termasuk percepatan penerbitan SLHS,” ujarnya pada Rakor Percepatan Perolehan SLHS dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan SPPG di Sulsel.

BACA JUGA: 
Takjil di Pasar Terong dan Mappanyukki Aman, BPOM Makassar Pastikan Bebas Bahan Berbahaya

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa percepatan penerbitan SLHS tidak semata-mata bersifat administratif.

Sertifikasi tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk menjamin layanan pangan kepada masyarakat memenuhi aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan.

Ia menambahkan, percepatan SLHS menuntut koordinasi yang kuat lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Lingkungan Hidup, pengelola SPPG, hingga pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru