SulawesiPos.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/5/2026).
Gus Ipul tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.32 WIB dengan mengenakan kemeja putih.
Kedatangan jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) itu bertujuan meminta masukan, kritik, dan pengawasan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.
Fokus utama pembahasan ialah program prioritas nasional Sekolah Rakyat yang saat ini mulai memasuki tahap pelaksanaan pengadaan tahun 2026.
Kepada awak media, Gus Ipul menegaskan pihaknya ingin memastikan program Sekolah Rakyat berjalan transparan dan tidak tercemar praktik korupsi.
“Kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, sekaligus kami meminta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran, karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” kata Gus Ipul.
Menurut Sekretaris Jenderal PBNU tersebut, masukan dari KPK sangat penting sebagai langkah pencegahan korupsi sejak awal proses pengadaan berlangsung.
Kedatangan Kemensos ke KPK juga menjadi sorotan di tengah ramainya pembahasan publik mengenai harga sepasang sepatu program Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700 ribu.
Pengadaan Diklaim Terbuka dan Diawasi
Gus Ipul menegaskan Kemensos sejak awal berkomitmen menjalankan pengadaan barang dan jasa secara terbuka.
Ia menyebut seluruh proses pengadaan telah melibatkan lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa, seperti BPK atau BPKP dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk bisa ikut mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya.
Gus Ipul memastikan seluruh saran dan rekomendasi dari KPK nantinya akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam program Sekolah Rakyat.
“Nanti kita coba nasihatnya seperti apa pasti kami akan tindak lanjuti,” pungkasnya.
