SulawesiPos.com – Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8 persen.
Revisi ini disampaikan dalam laporan East Asia and Pacific (EAP) Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada Kamis (9/4/2026).
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memandang laju ekonomi Indonesia akan menghadapi perlambatan akibat kombinasi tekanan global dan tantangan domestik.
“Karena hambatan dari lonjakan harga minyak dan sentimen risk-off dari pendapatan berbasis komoditas, serta inisiatif investasi yang dipimpin pemerintah,” tulis Bank Dunia.
Kenaikan harga energi dan meningkatnya ketidakpastian global menjadi faktor utama yang menekan kinerja ekonomi.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat hingga sekitar 4 persen.
Bank Dunia menilai kondisi ini dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal, serta arus keluar modal yang dipengaruhi pembekuan saham Indonesia dalam indeks MSCI.
“Ini merupakan dampak dari kekhawatiran pelaku pasar terhadap kebijakan fiskal, capital outflow akibat pembekuan saham Indonesia dalam indeks MSCI, yang kemudian mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi,” tulis laporan tersebut.
Selain tekanan eksternal, Bank Dunia juga menyoroti sejumlah persoalan struktural yang masih membebani ekonomi Indonesia.
Di sektor pendidikan, kemampuan dasar membaca dan berhitung anak-anak Indonesia dinilai masih rendah.
Sementara itu, dalam perdagangan global, Indonesia disebut masih berada di posisi marginal dalam rantai pasok manufaktur akibat hambatan non-tarif.
Di sektor energi, ketahanan pasokan juga menjadi perhatian. Indonesia dinilai hanya memiliki cadangan energi sekitar 1-2 bulan, relatif lebih rendah dibandingkan standar global.
Meski demikian, realisasi investasi dinilai tetap menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah tekanan tersebut, Bank Dunia menilai kondisi fiskal Indonesia masih relatif kuat.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menyebut defisit fiskal Indonesia pada 2025 berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan rasio utang sekitar 40 persen.
“Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kehati-hatian fiskal, sehingga relatif memiliki kapasitas untuk tetap memberikan dukungan melalui subsidi energi, baik secara implisit maupun eksplisit,” ujarnya.
Subsidi Energi Perlu Tepat Sasaran
Meski ruang fiskal masih tersedia, Bank Dunia mengingatkan agar penyaluran subsidi dilakukan secara lebih terarah.
Subsidi dinilai perlu difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin, kelas menengah rentan, serta pelaku usaha kecil dan sebagian usaha menengah.
Menurut Mattoo, kebijakan subsidi yang tepat sasaran akan mengurangi risiko beban fiskal di masa depan.
“Semakin tepat sasaran dukungan, semakin kecil risiko terhadap beban fiskal,” ucapnya.
Pemerintah sendiri memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi lonjakan harga minyak, termasuk jika mencapai 80 hingga 100 dolar AS per barel.
Selain APBN, pemerintah juga memiliki bantalan anggaran lain, seperti saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kami sudah hitung,” kata Purbaya.
Target Pemerintah Lebih Ambisius
Meski proyeksi Bank Dunia menunjukkan perlambatan, pemerintah Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4–5,6 persen pada 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus fiskal guna mendorong konsumsi domestik dan belanja negara.
Di tingkat regional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik yang diperkirakan hanya tumbuh 4,2 persen.
