SulawesiPos.com – Sejumlah guru besar dan akademisi menyoroti sikap pemerintah dalam merespons situasi geopolitik yang tengah memanas. Kritik tersebut disampaikan dalam forum diskusi di Sekolah Rakyat Berdaulat, Yogyakarta.
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. M. Baiquni, menilai kondisi bangsa saat ini tidak dalam keadaan baik.
Baiquni menyoroti penandatanganan perjanjian bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ia menilai perjanjian tersebut berpotensi merugikan dan mengancam kedaulatan Indonesia.
“Karena tidak didasari oleh proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pengesahan Undang-Undang, maka ART melanggar konstitusi, yakni Pasal 11 UUD 1945, Pasal 10 UU 24/2000, Pasal 84 UU 7/2014, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018,” kata Baiquni dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).
Ia juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan luar negeri yang dinilai berpihak pada agresor.
“Kami menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor yang merugikan kedaulatan Republik Indonesia,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengingatkan agar masyarakat tidak diam melihat penyimpangan dalam praktik bernegara.
“Rambu-rambu bernegara diterabas, dilanggar, atau ditekuk sesuai keinginan. Risiko atas tindakan ugal-ugalan itu bukan nanti, tetapi sudah kita rasakan sekarang,” ujarnya.
Ia menilai kontribusi masyarakat melalui pajak belum diimbangi dengan kualitas penyelenggaraan negara yang ideal.
“Kita adalah bangsa yang terus naik kelas. Lihat kontribusi pajak dalam postur APBN semakin hari rakyat makin mampu membiayai penyelenggaraan negara. Namun, dalam kondisi terburuk, yang dibutuhkan adalah idealisme,” jelasnya.
Sudirman juga menekankan pentingnya menjaga idealisme dalam menghadapi situasi saat ini. Ia mencontohkan pemulihan Aceh pascatsunami sebagai bukti bahwa perubahan tetap memungkinkan.
“Anomali tidak akan berlangsung selamanya. Yang dibutuhkan adalah ketahanan mental untuk mengarahkan kembali ke jalan yang lurus, dan jalan itu masih tersedia dalam konstitusi kita,” tuturnya.
Peran Kampus dan Dosen Disorot
Sementara itu, mantan Presiden Mahasiswa UGM, Obed Kresna Widyapratistha, mendorong penguatan politik kewarganegaraan melalui pendidikan politik.
Di sisi lain, Dhivana Anarchia Ria Lay dari Nalar Institute menilai peran dosen dalam menggerakkan mahasiswa semakin menurun.
“Dosen dan tenaga pendidik kita makin enggan berperan aktif,” pungkasnya.
