SulawesiPos.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap potensi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam satu bulan ke depan.
Langkah ini diambil setelah harga minyak dunia melonjak tajam akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Saya akan evaluasi selama satu bulan ke depan apa yang terjadi dan kami akan lakukan penyesuaian seperlunya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Menurut laporan Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh 118 dolar AS per barel, level tertinggi sejak 17 Juni 2022.
Kenaikan harga minyak global dipicu meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Harga tersebut jauh di atas rata-rata harga minyak pada Januari 2026, ketika Brent berada di sekitar 64 dolar AS per barel, sementara US WTI tercatat 57,87 dolar AS per barel.
Meski demikian, Purbaya menilai rata-rata harga minyak saat ini masih berada di bawah batas maksimal yang dapat ditoleransi oleh APBN.
“Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan asesmen dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan pada 70 dolar AS per barel.
Analisis sensitivitas APBN menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga ICP sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.
Jika harga minyak bertahan di kisaran 92 dolar AS per barel sepanjang tahun tanpa intervensi kebijakan, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah akan mengambil langkah mitigasi agar lonjakan harga minyak tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.
MPR beri peringatan soal defisit
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Eddy Soeparno meminta pemerintah mewaspadai dampak lonjakan harga minyak terhadap kondisi fiskal negara.
Ia menilai kenaikan harga minyak mentah di atas 100 dolar AS per barel dapat memperlebar defisit APBN.
“Harga minyak pada asumsi makro APBN adalah 70 dolar AS per barel. Jika tembus di atas 100 dolar AS, defisit bisa melampaui 3,6 persen dari PDB,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu distribusi energi global. Negara-negara besar seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan yang selama ini bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah kemungkinan akan mencari sumber baru.
Beberapa alternatif yang diperkirakan menjadi incaran adalah negara pemasok seperti Nigeria, Angola, dan Brasil.
Situasi tersebut berpotensi membuat Indonesia harus bersaing dengan negara pengimpor energi besar dalam memperoleh pasokan minyak.
Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 1 juta barel minyak per hari. Ketika harga minyak melonjak dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor energi akan semakin besar.
Pada 2025, Indonesia tercatat mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah dan 37,8 juta ton produk petroleum dengan nilai mencapai 32,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp551 triliun.
Karena itu, Eddy menilai pemerintah perlu memperhatikan ketahanan fiskal serta ketersediaan pasokan energi di tengah potensi gangguan pasar global.
