SulawesiPos.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul isu yang berkembang di ruang publik terkait komitmen kebangsaan penerima beasiswa negara.
Menurut Hetifah, LPDP bukan sekadar skema pembiayaan pendidikan, melainkan instrumen strategis negara dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang akan berkontribusi bagi pembangunan nasional.
“Dana LPDP berasal dari publik, sehingga ada tanggung jawab moral dan politik agar penerimanya kembali serta berkontribusi bagi bangsa,” ujar Hetifah, dikutip dari Parlementaria, Selasa (24/2/2026).
Hetifah menilai wajar jika publik sensitif terhadap isu yang viral belakangan ini.
Hal itu karena masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap para alumni beasiswa negara.
Di tengah harapan besar tersebut, narasi yang terkesan menjauh dari semangat keindonesiaan dinilai dapat memunculkan kekecewaan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar polemik disikapi secara proporsional dan tidak berlebihan.
Politikus Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu menegaskan bahwa status kewarganegaraan dalam lingkup keluarga merupakan hak personal setiap individu.
Menurutnya, fokus negara seharusnya berada pada pemenuhan kewajiban kontraktual penerima beasiswa, termasuk kewajiban kembali ke Indonesia serta mengabdi sesuai ketentuan yang telah disepakati.
“Yang menjadi titik akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap kontrak, komitmen kembali, dan kontribusi nyata bagi Indonesia,” tegasnya.
Ke depan, Komisi X DPR RI mendorong penguatan pembinaan nilai kebangsaan, pengawasan kewajiban pascastudi, serta transparansi kontribusi alumni kepada publik.
Hetifah menilai penguatan sistem tersebut lebih penting dibandingkan merespons polemik secara reaktif dengan menambah aturan baru.
“LPDP adalah investasi kepemimpinan dan kapasitas nasional. Setiap rupiah dana pendidikan harus kembali menjadi manfaat bagi Indonesia, dan komitmen itu tercermin dalam sikap maupun tanggung jawab publik para penerimanya,” pungkasnya.
