Mahfud MD menyoroti prosedur hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas dan menilai diskresi pejabat tidak seharusnya dipidanakan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut masukan dari ratusan organisasi telah dirangkum menjadi dua kelompok kebijakan, yakni operasional yang bisa dijalankan internal Polri dan struktural yang akan diajukan ke Presiden.
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap adil dalam mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
