SulawesiPos.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap alasan distribusi bantuan air bersih belum menjangkau sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Salah satu penyebabnya, wilayah terdampak belum melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Maros, Towadeng, menanggapi keluhan warga BTN Asabri 1 yang mengaku sumur bornya mengering dan belum pernah menerima distribusi bantuan air bersih.
“Kalau ada laporan dari pemerintah setempat, berapa KK di situ yang terdampak supaya kita bisa petakan dan kita bisa dijadwalkan, kira-kira kapan untuk kita distribusikan air,” ujar Towadeng.
Dia mengatakan, BPBD Maros tidak dapat menjadwalkan distribusi air jika belum menerima laporan mengenai jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak.
Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat memetakan kebutuhan dan menentukan jadwal penyaluran air bersih.
Towadeng menjelaskan, warga yang membutuhkan bantuan dapat mengajukan permohonan melalui ketua RT, kepala dusun, atau RW.
Pengajuan tersebut harus disertai kesediaan pihak setempat untuk mengoordinasikan penyaluran air dan menyiapkan titik distribusi agar warga dapat berkumpul di satu lokasi.
“Kalau butuh air, ada ketua RT-nya, kepala dusunnya, atau apa, RW-nya menyurat ke kami dan membuat pernyataan kepada kami bahwa dia bersedia untuk mengkoordinir pendistribusian, jadi sudah menyiapkan titik, semua warga berkumpul dalam satu titik,” katanya.
Dia menegaskan, BPBD tidak dapat melayani permintaan distribusi air yang hanya ditujukan untuk satu rumah.
Karena itu, laporan perlu mencantumkan jumlah KK terdampak agar penyaluran air dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga.
Khusus warga yang tinggal di kawasan perumahan, Towadeng mengimbau agar laporan disampaikan terlebih dahulu melalui pengelola perumahan untuk dikoordinasikan sebelum diajukan kepada BPBD.
BPBD Maros Salurkan 5 Juta Liter Air
Towadeng mengatakan, BPBD Maros telah melakukan distribusi air bersih sejak akhir Juli 2026.
Hingga saat ini, total volume air yang disalurkan mencapai sekitar 5 juta liter dan menjangkau 12 kecamatan.
Menurutnya, pendistribusian air dilakukan setiap hari dengan jumlah sekitar 30 tangki.
Sementara pada hari Minggu, volume air yang disalurkan dapat mencapai 200.000 liter per hari.
“Malah kalau minggu, minggu itu menjadi 200.000 liter. 200.000 liter per hari,” ucap dia.
Dia menjelaskan, distribusi air bersih memiliki skala prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan dan rumah ibadah yang mengalami krisis air.
“Kita ini kan prioritas sekarang ini adalah yang pertama sarana kesehatan seperti Puskesmas yang punya fasilitas rawat inap ya, itu emergensi, itu sifatnya ketika ada kebutuhan permintaan langsung kita harus penuhi. Yang kedua rumah ibadah,” ujarnya.
Towadeng menambahkan, fasilitas yang membutuhkan air harus mengajukan surat permohonan agar BPBD dapat mengetahui lokasi yang mengalami krisis air, kemudian melakukan penanganan sesuai kebutuhan dan prioritas.
Sebelumnya, Ali (50), warga BTN Asabri 1, mengaku harus membeli empat galon air isi ulang setiap hari setelah pasokan air PDAM terhenti.
Dia kemudian mengandalkan sumur bor, tetapi sumber air tersebut lama-kelamaan ikut mengering.
Dengan harga Rp 5.000 per galon, pengeluaran untuk membeli air mencapai Rp 20.000 sehari atau sekitar Rp 600.000 selama 30 hari.
“Sudah 1 bulan beli air galon untuk semua kebutuhan,” kata Ali.
Ali juga mengaku belum pernah menerima bantuan distribusi air bersih. Warga masih mengandalkan pembelian air secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama sumur bor mengering.
