SulawesiPos.com – Listrik mendadak padam ketika Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama PLN mengenai pemadaman bergilir di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026).
Ruang rapat menjadi gelap sekitar pukul 17.40 Wita, sementara pertemuan itu menghasilkan empat kesepakatan, termasuk kompensasi bagi pelanggan terdampak.
Momen tersebut terekam ketika anggota Komisi D, jajaran PLN, dan peserta rapat sedang membahas gangguan pasokan listrik yang berlangsung di sejumlah wilayah Sulsel.
Lampu di ruangan tiba-tiba mati, tetapi pembahasan tetap dilanjutkan.
RDP itu dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, serta General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid mengatakan rapat mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan kemampuan pembangkit tidak mencapai kapasitas penuh.
“Ada gangguan karena PLTA misalnya airnya kurang. Untuk PLTU, uapnya juga kadang ada gangguan. Hal ini menyebabkan pembangkit ini tidak bisa secara full menyalurkan kapasitas yang terpasang di masing-masing pembangkit,” kata Kadir, Kamis (10/9/2026).
Ia menyebut pemeliharaan sejumlah pembangkit turut mengurangi pasokan yang tersedia untuk Sistem Sulawesi Bagian Selatan.
“Kalau ada pemeliharaan, pasti dihentikan dulu karena harus dipelihara. Menunggu lagi alat-alatnya yang harus diganti atau bagaimana. Sehingga ini semua adalah faktor-faktor sehingga terjadi pemadaman bergilir ini,” ujarnya.
Listrik Padam Saat Penyebab Gangguan Dibahas
Rekaman yang diunggah akun Netral.co.id memperlihatkan ruangan rapat berubah gelap ketika pembahasan berlangsung.
Hanya cahaya dari jendela dan sejumlah perangkat elektronik yang terlihat setelah lampu padam.
Peristiwa itu terjadi pada hari yang sama ketika PLN masih menerapkan pengaturan beban di sejumlah wilayah Makassar.
Jadwal yang diumumkan untuk beberapa wilayah berlangsung sejak sore hingga pukul 23.30 Wita dan dapat berubah mengikuti kondisi sistem secara waktu nyata.
PLN sebelumnya menjelaskan pengaturan beban dilakukan karena daya mampu pasok Sistem Sulbagsel belum sepenuhnya normal.
PLTU Jeneponto berkapasitas 125 megawatt telah kembali beroperasi, tetapi sebagian pembangkit lain masih menjalani proses optimalisasi.
“Kami memahami kondisi ini berdampak pada aktivitas masyarakat dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan,” kata General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah dalam keterangan pada Senin (7/9/2026).
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga bertemu Edyansyah pada Kamis untuk membahas pemadaman.
Pemerintah provinsi menyebut pasokan Makassar sedang diupayakan agar dapat terpenuhi, sedangkan sejumlah daerah lain masih menghadapi kekurangan daya.
“Wilayah lain masih ada beberapa titik yang kemudian karena pembebanan di beberapa wilayah ini tidak mencukupi,” kata Andi Sudirman.
Ia mengatakan kondisi cuaca memengaruhi kemampuan pembangkit listrik tenaga air di Poso, Malea, dan Bakaru.
“Di lokasi PLTA itu, sangat signifikan mempengaruhi terhadap kemampuan dan kapasitas daya yang kita miliki,” ujarnya.
Empat Kesepakatan DPRD Sulsel dan PLN
Komisi D dan PLN menyepakati empat poin setelah RDP.
Kesepakatan pertama meminta PLN tidak hanya menyelesaikan pemadaman saat ini, tetapi juga menangani persoalan mendasar pada sisi pembangkit agar gangguan serupa tidak berulang.
PLN juga diminta menyerahkan data tertulis mengenai kondisi sistem, kapasitas daya yang hilang, penyebab gangguan, dan langkah pemulihan kepada Komisi D.
“PLN diminta menyampaikan data kondisi sistem, kapasitas daya yang hilang, penyebab gangguan, serta upaya pemulihan kepada Komisi D DPRD Sulsel secara tertulis,” kata Kadir.
Poin kedua menyangkut mekanisme kompensasi yang efektif, adil, dan transparan bagi pelanggan terdampak sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Jadi pelanggan yang terdampak harus ada kompensasinya, dalam bentuk diskon pembayaran atau pengurangan pembayaran. Kalau lebih dari 5 jam, diskon 50 persen,” ujar Kadir.
Pada poin ketiga, PLN diminta menyampaikan langkah mitigasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan Sulsel.
Poin terakhir meminta Gubernur Sulsel mengimbau pemerintah kabupaten dan kota melakukan penghematan energi.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Muhammad Sadar meminta pelanggan berdaya besar, termasuk industri, mengurangi pemakaian selama pasokan terbatas.
Ia juga meminta PLN memprioritaskan fasilitas pelayanan publik.
“Kita juga meminta kepada PLN agar memberikan prioritas kepada rumah sakit dan perkantoran-perkantoran supaya tidak terjadi pemadaman. Dan mereka (PLN) sudah menggaransi itu bahwa seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan tidak akan mengalami pemadaman listrik,” kata Muhammad Sadar.
