SulawesiPos.com — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., membuka secara resmi Diskusi Publik dan Workshop Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone di Hotel Helios Bone, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bone memperkuat perencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Bone.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Muh. Doddy Rahmat, S.T., M.M., Tenaga Ahli BPBD Sulsel Leonardi Sambo, S.E., M.Si., Kalaksa BPBD Bone Andi Muhammad Ikbal, S.STP., Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bone A. Muhammad Rezki Firdaus, S.E., M.Si., para camat, perwakilan rumah sakit, akademisi, serta jajaran tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Andi Akmal menegaskan penyusunan KRB merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan masyarakat, serta kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Menurutnya, dokumen KRB tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif atau sekadar formalitas. Kajian tersebut harus menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar lebih aman, tangguh, efektif, dan berkelanjutan.
“Melalui kajian risiko bencana yang komprehensif, kita dapat mengetahui potensi ancaman dan kerentanan yang ada, sehingga langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih tepat, terukur, dan terpadu,” ujar Andi Akmal.
Wabup juga mengapresiasi kinerja BPBD Kabupaten Bone yang dinilainya responsif dalam menangani berbagai persoalan kebencanaan di lapangan. Namun, ia menekankan bahwa respons terhadap bencana harus berjalan beriringan dengan langkah antisipasi dan perencanaan jangka panjang.
“Bencana memang tidak bisa kita prediksi secara pasti karena itu kehendak Yang Maha Kuasa. Namun, manusia wajib melakukan mitigasi. Dalam bahasa pemerintahannya, kita harus menyediakan payung sebelum hujan melalui perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang,” tegasnya.
Andi Akmal meminta agar dokumen KRB yang disusun benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.
Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi topografi dan risiko bencana agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.
“Pembangunan di Bone harus mengacu pada dokumen KRB. Jangan sampai kita membangun jembatan atau irigasi dengan anggaran besar, tetapi karena menyalahi kajian topografi dan analisis risiko bencana, akhirnya hancur dihantam banjir bandang. Ini soal ketegasan membangun secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Selain aspek teknis dan pembangunan infrastruktur, Wabup Bone juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam pengelolaan risiko bencana. Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.
“Bencana bukan hanya urusan BPBD, SAR, atau PMI, melainkan tanggung jawab kita bersama karena dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kita membutuhkan kajian ilmiah dari akademisi, inovasi dari pengusaha, kearifan lokal dari komunitas, ketegasan pemerintah, serta pengawasan dan publikasi dari media,” paparnya.
Andi Akmal turut menyoroti ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk kekeringan dan krisis air bersih. Menurutnya, ancaman tersebut perlu diantisipasi melalui pengelolaan lingkungan dan kawasan hulu sungai secara lebih serius.
Karena itu, Pemkab Bone berkomitmen memperkuat perlindungan daerah resapan air serta mengambil langkah terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Pada kesempatan tersebut, Wabup juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bone meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif dan menghindari laporan yang hanya bersifat formalitas.
Ia mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja secara cerdas, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Tinggalkan cara-cara lama yang tidak produktif. Kita harus bekerja secara smart dan profesional. Di tengah keterbatasan yang ada, jika kita mampu menghasilkan karya yang besar, di situlah letak prestasi sesungguhnya. Mari kita kesampingkan ego dan dinamika politik, lalu bergandengan tangan mewujudkan Bone Maberre yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Andi Akmal berharap penyusunan KRB Tahun 2026 menghasilkan dokumen yang berkualitas, berbasis data, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bone.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan utama dalam menyusun strategi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (kar)
