SulawesiPos.com — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat evaluasi internal pada Rabu (12/8/2026) guna memetakan serta membenahi status kepengurusan dan keanggotaan PWI di tingkat kabupaten/kota.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, dengan didampingi jajaran pengurus harian seperti Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Iga K, dan Abdullah Rattingan, serta dihadiri secara daring oleh Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi.
“Agenda ini digelar untuk mengevaluasi kondisi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah, menindaklanjuti laporan hasil kunjungan kerja FAS Rahmat ke sejumlah kabupaten,” ujar Suwardi.
Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, FAS Rahmat menemukan sejumlah isu krusial yang memerlukan penanganan segera, mulai dari penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, penertiban keanggotaan, percepatan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga persoalan regenerasi kepemimpinan.
Dalam forum tersebut, FAS Rahmat yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel, memaparkan secara rinci dinamika organisasi serta berbagai hambatan administratif yang ditemukan selama melakukan supervisi daerah.
Kondisi tersebut dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti melalui verifikasi dan evaluasi menyeluruh demi memastikan seluruh data anggota telah selaras dengan regulasi organisasi yang berlaku. Melalui penertiban ini, PWI Sulsel menargetkan terciptanya basis data keanggotaan yang lebih sahih dan akurat.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian khusus dalam pembenahan ini antara lain PWI Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, serta Toraja.
Di daerah-daerah tersebut, ditemukan berbagai ketidaksesuaian yang membutuhkan penyesuaian cepat, baik pada level struktur kepemimpinan (Ketua maupun Plt) hingga status keanggotaan.
“Kami akan menata ulang seluruh struktur berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku, sekaligus berkoordinasi intensif dengan DKP,” kata Suwardi menepis kekhawatiran.
Khusus untuk Kabupaten Wajo, rapat mengakomodasi permohonan sejumlah anggota yang ingin memperbarui identitas media pada KTA mereka agar sesuai dengan tempat bertugas saat ini. Di samping itu, tingkat keaktifan anggota di wilayah tersebut akan diverifikasi ulang untuk dilakukan pembaruan data jika diperlukan.
Sementara itu di Kabupaten Bone, diputuskan akan segera ditunjuk Plt Ketua yang baru. Rapat juga menyoroti keluhan mayoritas daerah terkait proses pengurusan dan perpanjangan KTA yang kerap tertahan.
Keterlambatan respons dari tingkat provinsi pada periode sebelumnya diakui menjadi salah satu kelemahan pelayanan administrasi yang harus segera diperbaiki. Pembenahan sistem pelayanan KTA dianggap vital demi memberikan kepastian status hukum bagi para anggota di daerah.
Kondisi berbeda dijumpai di Kabupaten Enrekang, di mana saat ini hanya tersisa sekitar tiga anggota yang tercatat aktif. Minimnya proses regenerasi menjadi tantangan terbesar bagi keberlanjutan organisasi di kawasan tersebut.
Rapat menegaskan bahwa langkah pembenahan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Penertiban administrasi KTA serta validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota disepakati menjadi agenda prioritas PWI Sulsel dalam satu tahun ke depan.
“Dalam kurun waktu satu tahun mendatang, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi kartu, hingga penguatan struktur daerah harus menjadi fokus kerja bersama,” tegas Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar.
Langkah pembenahan menyeluruh dan penunjukan Plt di sejumlah daerah ini diharapkan mampu menjaga maruah PWI melalui tata kelola yang transparan, profesional, akuntabel, serta adaptif dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.
