SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong terbentuknya budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan sejak tahap awal perekrutan pegawai baru.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Jufri Rahman, saat memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan XVII, XVIII, dan XIX Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri (BBPK APDN), Jalan Paccerakkang, Makassar, Selasa (19/5/2026).
Dalam arahannya, Jufri menekankan bahwa ASN saat ini tidak lagi cukup hanya menguasai pekerjaan administratif.
Menurutnya, birokrasi modern membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, cepat merespons kebutuhan masyarakat, dan menjaga citra pelayanan publik yang profesional.
“Generasi baru ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Jufri di hadapan para CPNS.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah mendorong reformasi birokrasi jangka panjang menuju birokrasi kelas dunia atau world class bureaucracy 2045 sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Konsep tersebut, kata dia, menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta pembentukan kelembagaan yang lebih lincah dan kolaboratif.
Selain kemampuan teknis, ASN juga dituntut memiliki karakter kerja yang kuat dan etika pelayanan yang baik.
Oleh karena itu, nilai dasar ASN BerAKHLAK disebut menjadi fondasi utama dalam membangun budaya organisasi di lingkungan pemerintahan.
Nilai BerAKHLAK sendiri mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Menurut Jufri, penerapan nilai tersebut harus diwujudkan dalam pola kerja sehari-hari, mulai dari cara melayani masyarakat hingga membangun komunikasi di internal birokrasi.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan citra institusi pemerintah melalui penerapan kode etik dan kode perilaku ASN secara konsisten di setiap instansi.
“Tentunya setiap instansi pemerintah wajib melakukan internalisasi nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya,” katanya.
Dalam pemaparannya, Jufri turut menjelaskan tahapan penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK, mulai dari proses internalisasi, penyelarasan sistem, pengukuran baseline, penyusunan implementasi agenda perubahan, pemantauan dan evaluasi, penghargaan dan apresiasi, serta penguatan secara berkelanjutan.
Melalui pelatihan dasar tersebut, para CPNS diharapkan mampu menjadi generasi baru birokrasi yang profesional, inovatif, serta memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan publik di tengah tantangan pemerintahan yang terus berkembang.
