SulawesiPos.com – Arab Saudi pada Kamis, 30 Juli 2026, mengumumkan pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional bersama 13 negara untuk melindungi kapal dagang, jalur ekspor energi, serta kebebasan pelayaran di Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden dari meningkatnya serangan Houthi Yaman melalui kerja sama intelijen, latihan militer, dan operasi maritim terpadu.
The New York Times melaporkan perkembangan ini pada 31 Juli 2026.
Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan koalisi tersebut didukung Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Turki, dan Yaman.
Riyadh akan bertindak sebagai negara pendiri, pemimpin, sekaligus tuan rumah markas besar koalisi yang diklaim bersifat defensif, terbuka, dan tidak ditujukan untuk menyerang negara tertentu.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan internasional di Riyadh yang diikuti secara langsung maupun daring oleh kepala militer dan perwakilan dari 43 negara serta delegasi Uni Eropa.
Arab Saudi sebelumnya mengundang sekitar 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, tetapi beberapa pemerintah Barat masih mempelajari bentuk komando, aturan pelibatan, pembiayaan, dan konsekuensi politik dari keanggotaan mereka.
Blokade Houthi Mengubah Laut Merah Menjadi Medan Perang
Pembentukan koalisi dipercepat setelah Houthi pada 20 Juli 2026 mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan Arab Saudi sebagai balasan atas tindakan Riyadh yang oleh kelompok tersebut disebut sebagai pengepungan terhadap wilayah Yaman yang mereka kuasai.
Houthi kemudian mengklaim telah menyerang sejumlah kapal terkait Saudi, sementara Riyadh membalas dengan serangan udara terhadap lokasi di wilayah Yaman yang disebut digunakan untuk mengancam pelayaran komersial.
Arab Saudi menilai mekanisme keamanan yang telah ada belum cukup kuat untuk mencegah serangan drone, rudal, kapal tanpa awak, ranjau laut, dan perahu bersenjata terhadap kapal dagang.
Ancaman tersebut turut mendorong pasar asuransi maritim London memperluas zona berisiko tinggi di Laut Merah, langkah yang dapat meningkatkan premi, biaya angkutan, dan harga barang yang diangkut melalui kawasan itu.
Data perusahaan analisis maritim Windward yang dikutip dalam laporan utama menunjukkan lalu lintas kapal Saudi dan kapal lain melalui Bab el-Mandeb berkurang sekitar seperlima setelah deklarasi blokade tersebut.
Lloyd’s List Intelligence juga mencatat volume lalu lintas di Bab el-Mandeb selama krisis Houthi belum kembali ke tingkat normal dan dalam sejumlah periode tetap sekitar 40 hingga 60 persen lebih rendah dibandingkan sebelum gangguan keamanan.
Bab el-Mandeb, Urat Nadi Ekonomi Dunia
Selat Bab el-Mandeb merupakan jalur sempit strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia serta menjadi pintu masuk kapal menuju Terusan Suez.
Sekitar 12 persen perdagangan dunia dalam kondisi normal melintasi jalur Laut Merah–Suez, sehingga gangguan berkepanjangan dapat memengaruhi harga energi, bahan pangan, bahan baku industri, ongkos pengiriman, dan inflasi di banyak negara.
Bagi Arab Saudi, keamanan jalur tersebut semakin penting karena ketegangan di Selat Hormuz mendorong sebagian ekspor minyak dialihkan menuju terminal-terminal Laut Merah sebelum dikirim kepada konsumen utama di Asia.
Sejumlah kapal Saudi kini memilih bergerak ke utara menuju Terusan Suez atau menggunakan jaringan pipa di sekitar Mesir, tetapi rute tersebut tetap rentan, memiliki keterbatasan kapasitas, dan dapat menambah waktu perjalanan menuju Asia hingga beberapa pekan.
Krisis pada Bab el-Mandeb juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi jauh melampaui nilai barang yang langsung melewati selat karena terputusnya pasokan komponen produksi mampu menghambat industri dan perdagangan di negara-negara yang tidak menggunakan jalur tersebut secara langsung.
Koalisi Baru Berhadapan dengan Tumpang-Tindih Operasi
Koalisi pimpinan Saudi akan berjalan berdampingan dengan Operasi Aspides yang diluncurkan Uni Eropa pada Februari 2024 untuk mengawal kapal dagang dan meningkatkan kesadaran situasional maritim di Laut Merah.
Belum dijelaskan secara terperinci bagaimana pembagian wilayah operasi, rantai komando, pertukaran informasi, dan koordinasi koalisi Saudi dengan Aspides maupun misi keamanan maritim lainnya akan diterapkan.
Ketiadaan Oman dan Uni Emirat Arab dalam daftar awal pendukung juga menjadi perhatian karena kedua negara Teluk tersebut memiliki kepentingan strategis, pelabuhan utama, serta hubungan politik yang kompleks dengan para pihak dalam konflik Yaman.
Meskipun Riyadh menyebut koalisi itu murni defensif, efektivitasnya akan ditentukan oleh kemampuan negara anggota membedakan perlindungan navigasi sipil dari keterlibatan langsung dalam perang yang lebih luas.
Pembentukan koalisi menunjukkan bahwa keamanan pelayaran tidak lagi dapat ditangani hanya melalui patroli militer, tetapi juga memerlukan diplomasi, mekanisme pencegahan konflik, transparansi aturan pelibatan, dan penyelesaian politik atas perang Yaman.
Tanpa jalur diplomasi yang kredibel, pengerahan lebih banyak kapal perang berisiko menciptakan salah perhitungan yang dapat mengubah satu serangan terhadap kapal komersial menjadi konfrontasi regional dengan dampak langsung terhadap perekonomian dunia. *(Ali)*
