SulawesiPos.com — Media sosial dihebohkan oleh beredarnya video ceramah Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia.
Dalam video tersebut, muncul narasi yang ditafsirkan sebagai ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.
Konten tersebut memicu perdebatan luas di tengah masyarakat terkait batas kritik dalam demokrasi.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menyayangkan pernyataan tersebut, terlebih karena disampaikan oleh seorang akademisi.
Ia menilai ajakan menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusional tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi.
“Ajakan menjatuhkan presiden sebelum waktunya adalah sikap yang tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan lepas dari realitas kehendak rakyat yang telah menentukan pilihan melalui pemilu,” ujar Rico, Minggu (5/4/2026).
Rico menilai, di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik, pemerintah masih menunjukkan sejumlah capaian yang signifikan.
Ia mencontohkan stabilitas harga bahan pokok pasca-Lebaran yang relatif terjaga serta ketersediaan yang aman di pasar.
Selain itu, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil dibandingkan sejumlah negara lain.
“Di saat beberapa negara mengalami lonjakan harga BBM hingga kisaran Rp50 ribu per liter, pemerintah Indonesia masih mampu menahan harga BBM,” jelasnya.
Dalam aspek keamanan, Rico mengapresiasi sikap tegas Presiden terhadap kekerasan politik, termasuk kasus penyiraman air keras terhadap aktivis yang disebut sebagai tindakan terorisme.
Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang dinilai mendapat respons positif dari publik.
“Publik melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menindak praktik korupsi, dan ini menjadi modal penting bagi penguatan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Ancaman Instabilitas Politik
Rico mengingatkan bahwa ajakan menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusional berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan kekacauan.
Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan jalur yang jelas untuk pergantian kekuasaan melalui pemilu.
“Jika ada ketidakpuasan, salurkan melalui jalur konstitusional. Ajakan seperti ini justru memunculkan pertanyaan besar, yakni agenda siapa yang sedang dimainkan,” pungkasnya.
