SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan status kesiapsiagaan menjadi Siaga 1 mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan kesigapan aparat pertahanan dalam menghadapi dinamika global yang berkembang, terutama terkait meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Ia juga menilai langkah itu dapat memberikan rasa tenang kepada masyarakat karena menunjukkan negara hadir untuk melindungi warganya.
“Komisi I DPR RI memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan bangsa,” kata Dave, dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2026).
Dave menekankan bahwa sinergi antara TNI, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta Komisi I DPR RI menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Kolaborasi tersebut dinilai dapat memastikan setiap langkah yang diambil tetap selaras dengan kepentingan rakyat, dijalankan secara transparan, serta mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, peningkatan kesiapsiagaan ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dalam negeri di tengah dinamika geopolitik global.
Komisi I DPR RI juga menegaskan dukungannya terhadap langkah antisipatif yang dilakukan TNI.
Dave mengatakan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga kemitraan strategis dengan TNI dalam bidang pertahanan.
“Dengan kolaborasi yang erat, kita yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjadi siaga 1.
Instruksi tersebut dikeluarkan oleh Panglima TNI Agus Subiyanto untuk mengantisipasi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Dalam telegram itu terdapat tujuh poin instruksi, salah satunya memerintahkan para Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) untuk menyiagakan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Selain itu, TNI juga diminta meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis seperti bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
