29 C
Makassar
2 March 2026, 19:44 PM WITA

Ketegangan di Timur Tengah Meningkat, Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Soal Pengaruh Penutupan Selat Hormuz Terhadap Ekonomi

SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, pembatasan kapal komersial di jalur strategis tersebut berpotensi mengganggu arus perdagangan global sekaligus memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.

“Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk. Gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Chusnunia menegaskan, Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah sangat rentan terhadap gejolak harga energi global.

Ia mengingatkan, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar Rp10,3 triliun.

“Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan,” jelasnya.

Dampak tersebut dinilai tidak hanya membebani APBN, tetapi juga pelaku usaha yang berpotensi menghadapi kenaikan biaya impor dan ekspor.

Selain sektor energi dan logistik, Chusnunia memprediksi sektor pariwisata juga terdampak.

Kenaikan harga tiket pesawat dan biaya akomodasi dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Ia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz merupakan ancaman serius bagi dunia usaha nasional, karena gangguan pasokan energi dan logistik bisa merambat ke berbagai sektor ekonomi dan menahan laju pertumbuhan.

Meski membawa risiko besar, Chusnunia memandang situasi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

“Pemerintah dan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko dan strategi adaptasi yang komprehensif,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah menciptakan kebijakan yang mendukung diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri substitusi impor agar ketergantungan terhadap pasokan eksternal dapat ditekan.

SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, pembatasan kapal komersial di jalur strategis tersebut berpotensi mengganggu arus perdagangan global sekaligus memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.

“Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk. Gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Chusnunia menegaskan, Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah sangat rentan terhadap gejolak harga energi global.

Ia mengingatkan, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar Rp10,3 triliun.

“Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan,” jelasnya.

Dampak tersebut dinilai tidak hanya membebani APBN, tetapi juga pelaku usaha yang berpotensi menghadapi kenaikan biaya impor dan ekspor.

Selain sektor energi dan logistik, Chusnunia memprediksi sektor pariwisata juga terdampak.

Kenaikan harga tiket pesawat dan biaya akomodasi dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Ia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz merupakan ancaman serius bagi dunia usaha nasional, karena gangguan pasokan energi dan logistik bisa merambat ke berbagai sektor ekonomi dan menahan laju pertumbuhan.

Meski membawa risiko besar, Chusnunia memandang situasi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

“Pemerintah dan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko dan strategi adaptasi yang komprehensif,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah menciptakan kebijakan yang mendukung diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri substitusi impor agar ketergantungan terhadap pasokan eksternal dapat ditekan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/