SulawesiPos.com – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya menerima langsung demonstrasi damai guru madrasah swasta. Mereka adalah keluarga besar saya. Saya juga pernah bersekolah di madrasah, jadi saya memahami betul perasaan mereka,” ujar Sari dalam kegiatan Safari Ramadan bersama Keluarga Besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/2/2026) malam.
Ia menegaskan komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan simbolis. Bahkan, dirinya memimpin langsung pertemuan dengan perwakilan guru madrasah swasta se-Indonesia di Gedung DPR RI.
Aspirasi yang disampaikan para guru berkaitan dengan tuntutan pengangkatan menjadi PPPK serta perbaikan sistem pembayaran tunjangan profesi guru.
Menurut Sari, DPR telah memberikan dukungan afirmatif terhadap tuntutan tersebut.
Namun, realisasinya membutuhkan koordinasi lintas kementerian, antara lain dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Jadi, tidak bisa kami sendirian. Perlu koordinasi lintas sektor dengan pemerintah,” ucapnya.
Ia juga menyatakan DPR telah mendorong Kementerian Agama untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat realisasi kebijakan tersebut. Sari bahkan menyatakan siap mengambil alih koordinasi apabila diperlukan.
Selain isu pengangkatan PPPK, pembayaran tunjangan profesi guru turut menjadi perhatian.
Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, secara politik dan anggaran kebijakan tersebut telah tersedia.
Namun, diperlukan percepatan teknis implementasi agar tunjangan dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Zamroni Aziz, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan pimpinan DPR dan Kementerian Agama Pusat untuk mengusulkan guru madrasah swasta menjadi PPPK khusus di NTB.
Ia menyebutkan, di Pulau Lombok terdapat lebih dari 2.000 madrasah, baik negeri maupun swasta. Setiap madrasah memiliki sekitar 10 hingga 15 guru swasta.
“Kami kalkulasi bisa mencapai sekitar 25.000 hingga 35.000 orang. Sebagian besar telah tersertifikasi dan inpassing,” ujarnya.
Menurutnya, pihak Kanwil Kemenag NTB telah berkoordinasi dengan Dirjen Pendidikan Islam dan Sekjen Kemenag untuk menyiapkan data yang akan diajukan ke KemenPAN-RB, BKN, dan Kementerian Keuangan.
