Komisi VI Kritisi Rencana Pemerintah Impor 105 Ribu Kendaraan dari India, Dinilai Tekan Industri Otomotif Nasional

SulawesiPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan dari India di tengah kondisi industri otomotif nasional yang dinilai sedang melemah.

“Di saat industri otomotif kita sedang lesu, kenapa justru ada impor dalam jumlah besar?” ujar Darmadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menilai keputusan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menekan industri dalam negeri yang saat ini membutuhkan stimulus permintaan.

Darmadi mengungkapkan nilai impor kendaraan tersebut mencapai Rp24,66 triliun. Pengadaan dilakukan oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.

Rinciannya, sebanyak 35 ribu unit didatangkan dari Mahindra & Mahindra dan 70 ribu unit dari Tata Motors.

Menurutnya, belanja publik seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri nasional, bukan justru memberikan tekanan tambahan.

“Belanja negara itu harus menjadi pengungkit ekonomi dalam negeri. Kalau kapasitas produksi kita ada, mestinya itu yang diprioritaskan,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

BACA JUGA: 
Komisi VI DPR RI Dorong Aturan Khusus BUMN dalam Revisi UU Persaingan Usaha

Darmadi memaparkan bahwa penjualan mobil domestik turun sekitar 7 persen.

Selain itu, permintaan kendaraan niaga dalam dua tahun terakhir juga mengalami penurunan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan industri otomotif nasional tengah membutuhkan dorongan permintaan untuk menjaga utilisasi pabrik dan mempertahankan lapangan kerja.

“Industri kita sedang butuh order. Kalau ada pesanan besar seperti ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga utilisasi pabrik dan lapangan kerja,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang lebih luas apabila kendaraan tersebut diproduksi di dalam negeri.

Produksi lokal dinilai akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di sektor manufaktur, industri komponen, logistik, hingga UMKM pendukung.

“Kalau diproduksi di dalam negeri, efek gandanya jelas. Tenaga kerja terserap, rantai pasok bergerak, industri komponen hidup,” katanya.

Sebaliknya, impor dalam jumlah besar berisiko membuat manfaat ekonomi justru mengalir ke luar negeri.

“Kita jangan sampai kehilangan momentum untuk memperkuat industri sendiri. Kemandirian ekonomi tidak dibangun dari impor yang sebenarnya bisa kita produksi,” pungkasnya.

BACA JUGA: 
IHSG Anjlok, Bamsoet Ingatkan Sensitivitas Investor Terhadap Kondisi Politik-Ekonomi 

SulawesiPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan dari India di tengah kondisi industri otomotif nasional yang dinilai sedang melemah.

“Di saat industri otomotif kita sedang lesu, kenapa justru ada impor dalam jumlah besar?” ujar Darmadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menilai keputusan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menekan industri dalam negeri yang saat ini membutuhkan stimulus permintaan.

Darmadi mengungkapkan nilai impor kendaraan tersebut mencapai Rp24,66 triliun. Pengadaan dilakukan oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.

Rinciannya, sebanyak 35 ribu unit didatangkan dari Mahindra & Mahindra dan 70 ribu unit dari Tata Motors.

Menurutnya, belanja publik seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri nasional, bukan justru memberikan tekanan tambahan.

“Belanja negara itu harus menjadi pengungkit ekonomi dalam negeri. Kalau kapasitas produksi kita ada, mestinya itu yang diprioritaskan,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

BACA JUGA: 
Hidayat Nur Wahid Ingatkan Dampak Perjanjian Dagang AS, Sebut Berpotensi Langgar Hak Konsumen Muslim

Darmadi memaparkan bahwa penjualan mobil domestik turun sekitar 7 persen.

Selain itu, permintaan kendaraan niaga dalam dua tahun terakhir juga mengalami penurunan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan industri otomotif nasional tengah membutuhkan dorongan permintaan untuk menjaga utilisasi pabrik dan mempertahankan lapangan kerja.

“Industri kita sedang butuh order. Kalau ada pesanan besar seperti ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga utilisasi pabrik dan lapangan kerja,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang lebih luas apabila kendaraan tersebut diproduksi di dalam negeri.

Produksi lokal dinilai akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di sektor manufaktur, industri komponen, logistik, hingga UMKM pendukung.

“Kalau diproduksi di dalam negeri, efek gandanya jelas. Tenaga kerja terserap, rantai pasok bergerak, industri komponen hidup,” katanya.

Sebaliknya, impor dalam jumlah besar berisiko membuat manfaat ekonomi justru mengalir ke luar negeri.

“Kita jangan sampai kehilangan momentum untuk memperkuat industri sendiri. Kemandirian ekonomi tidak dibangun dari impor yang sebenarnya bisa kita produksi,” pungkasnya.

BACA JUGA: 
DPR–Pemerintah Sepakati Lima Poin Perbaikan PBI BPJS Kesehatan

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru