Overview
- DPR menilai rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza perlu kajian teknis mendalam.
- Sorotan utama mencakup jumlah personel, efektivitas penugasan, dan beban pembiayaan negara.
- Pemerintah juga diingatkan agar tetap memprioritaskan kebutuhan rehabilitasi bencana di dalam negeri.
SulawesiPos.com – Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari misi perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina.
Ia menilai rencana tersebut harus dikaji secara mendalam, khususnya terkait aspek teknis di lapangan.
“Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa kalau perlu sampai 20 ribu pasukan, saya kira perlu pendalaman teknis terkait dengan jumlah karena wilayah Gaza ini tidak lebih dari, luasnya tidak lebih dari Jakarta Pusat,” ujar Yulius dikutip dari Parlementaria, Minggu (8/2/2026).
Menurut Yulius, kondisi geografis Gaza yang sempit namun kompleks berpotensi menimbulkan kendala apabila pasukan dikerahkan dalam jumlah sangat besar.
Karena itu, ia memandang jumlah yang lebih terbatas bisa menjadi opsi yang lebih realistis.
“Sehingga secara teknis akan sangat sulit kalau 20 ribu pasukan dideploy. Tetapi kalau 2 ribu, 3 ribu itu menurut saya akan lebih efektif untuk dikirimkan,” lanjutnya.
Soroti beban pembiayaan negara dan prioritas penanganan bencana dalam negeri
Selain faktor teknis, Yulius juga menekankan pentingnya menghitung dampak anggaran dari kebijakan tersebut.
Ia mengingatkan agar pengiriman pasukan ke luar negeri tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selain juga misalnya secara pembiayaan itu tidak akan terlalu memberatkan APBN,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai pemerintah masih memiliki tanggung jawab besar di dalam negeri, terutama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
