Overview
- Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pengawasan ketat pengelolaan lingkungan di sektor energi dan industri.
- Sorotan mencakup persoalan limbah, penggunaan energi fosil, hingga pencemaran udara dan air.
- Hasil kunjungan kerja Panja Lingkungan Hidup di Jawa Timur akan jadi dasar rekomendasi kebijakan.
SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan komprehensif terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sektor energi dan industri.
Penegasan itu disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah persoalan pencemaran yang berdampak langsung pada masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan itu dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual dan terkini terkait kondisi pengelolaan lingkungan di lapangan.
Menurut Putri, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada aspek kepatuhan administratif.
Lebih dari itu, perlu dilihat efektivitas pengendalian pencemaran, mitigasi risiko lingkungan, serta keseriusan perusahaan dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan, mulai dari pemenuhan dokumen persetujuan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hingga keterbukaan informasi kepada publik,” ucapnya dikutip dari Parlementaria, Sabtu (7/2/2026).
Ia mengakui bahwa sektor energi dan industri memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ketahanan energi.
Namun, ekspansi sektor tersebut juga membawa konsekuensi berupa tekanan serius terhadap kualitas lingkungan.
Putri menyoroti sejumlah persoalan yang masih terjadi, seperti pengelolaan limbah yang belum optimal, tingginya ketergantungan pada energi fosil, serta belum maksimalnya penerapan best available techniques dalam pengendalian pencemaran.
Kondisi itu, lanjutnya, memicu kekhawatiran publik seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait penurunan kualitas udara ambien, pencemaran badan air, hingga gangguan kesehatan di kawasan industri.
“Oleh karena itu, pengawasan terhadap efektivitas sistem pengolahan limbah, kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan, serta kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat pencemaran menjadi aspek yang sangat penting dan harus ditelaah secara komprehensif,” tegasnya.
Putri menambahkan, hasil kunjungan kerja Panja Lingkungan Hidup tersebut akan menjadi bahan utama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan Komisi XII DPR RI.
Rekomendasi itu diharapkan lebih tajam, responsif terhadap isu aktual, serta berpihak pada perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat luas.
