Overview:
- DPR menilai paparan konten daring berjudul sensasional mendorong masyarakat terjerat judi online.
- Penanganan yang ada dinilai masih reaktif, seperti pemblokiran setelah transaksi terjadi.
- DPR mendorong PPATK memperkuat pencegahan lewat pemblokiran akun dan kerja sama lintas lembaga.
SulawesiPos.com – Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menilai paparan konten daring dengan judul sensasional menjadi salah satu pintu masuk maraknya praktik judi online di tengah masyarakat.
Menurutnya, konten semacam itu kerap membuat masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui justru terdorong mencoba dan akhirnya terjerat aktivitas ilegal tersebut.
Hal itu disampaikan Andi Amar dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menyoroti pola penanganan judi online yang selama ini masih cenderung bersifat reaktif. Salah satunya terlihat dari langkah pemblokiran rekening yang baru dilakukan setelah transaksi terjadi dan kerugian sudah muncul.
“Apalagi penanganan yang dilakukan selama ini masih cenderung bersifat reaktif. Seperti pemblokiran rekening setelah transaksi terjadi dan kerugian muncul,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Andi Amar menekankan pentingnya penguatan langkah pencegahan sejak dini, khususnya melalui intervensi terhadap situs maupun aplikasi yang terindikasi memfasilitasi judi online.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara PPATK, aparat penegak hukum, serta kementerian yang membidangi ruang digital.
“Kalau kemudian data dari PPATK yang banyak akun dan transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu bisa diblokir langsung, saya kira potensi penyelamatan negara luar biasa,” katanya.
Selain itu, Andi Amar juga menyoroti berbagai temuan dan laporan PPATK terkait dugaan kerugian negara yang sempat ramai di ruang publik, namun tidak seluruhnya diketahui tindak lanjut penanganannya.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas koordinasi antarpenegak hukum.
