Overview:
- Komisi VII DPR RI menekankan kepastian hukum sebagai kunci peningkatan daya saing industri nasional.
- Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam perpanjangan maupun penghentian izin HGU perusahaan.
- DPR menegaskan industri hijau bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi keberlanjutan lingkungan.
SulawesiPos.com – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai kepastian hukum menjadi faktor krusial dalam memperkuat daya saing industri nasional, khususnya terkait pemberian dan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan di Indonesia.
Menurut Bane, pemerintah harus bersikap tegas dan konsisten dalam mengelola masa berlaku HGU.
Perusahaan yang telah memenuhi kewajiban serta tidak melanggar hukum perlu segera diberikan perpanjangan izin, sementara pelaku usaha yang terbukti melanggar harus ditindak sesuai ketentuan.
“Jika HGU mereka berakhir, segera perpanjang jika mereka memenuhi semua kewajiban dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya, jika kewajiban tak terpenuhi dan melanggar hukum segera pastikan HGU diakhiri,” ujar Bane di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan, penyelesaian perpanjangan HGU tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kepastian usaha, iklim investasi, serta rasa aman masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kepastian hukum perlu untuk iklim investasi. Serta menghindari gonjang ganjing di masyarakat,” katanya.
Selain persoalan perizinan, Bane juga menyoroti tekanan yang dihadapi dunia usaha akibat menurunnya produktivitas, baik karena hasil panen yang melemah maupun fluktuasi harga komoditas.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar keberlangsungan industri tetap terjaga.
Dalam konteks tersebut, Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri terus mendorong pemerintah agar memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi investor.
“Kami di Komisi VII, khususnya melalui Panja Daya Saing Industri, mendorong adanya kepastian hukum dan kepastian usaha. Jangan sampai investasi berjalan, tetapi kepastian hukumnya tidak diberikan oleh pemerintah,” tegasnya.
