24 C
Makassar
3 February 2026, 6:34 AM WITA

Pengangguran Bergelar Sarjana Tembus 1 Juta Jiwa, DPR Kritik Kinerja Kemnaker

Overview:

  • Anggota DPR RI, Nurhadi menyoroti kinerja Kemnaker tentang tingginya pengangguran dengan gelar sarjana yang mencapai 1 juta orang.
  • Ia menyoroti bahwa hanya 10 persen dari lulusan sarjana yang dilibatkan dalam permagangan nasional.
  • Selain itu, tingginya lonjakan PHK juga menjadi sorotan karena semakin meningkat tiap tahunnya.

SulawesiPos.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi memberi atensi terhadap kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi dan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di Senayan, Rabu (21/1/2026), Nurhadi menyebut angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan dan industri.

Nurhadi mengapresiasi adanya program pemagangan nasional yang menargetkan 100 ribu peserta.

Namun, ia menilai kapasitas program tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan riil.

Dengan jumlah lulusan sarjana yang menganggur mencapai satu juta orang, program ini baru menyentuh sekitar 10 persen dari total masalah.

“Program pemagangan nasional kita apresiasi, tapi ini artinya baru sekitar 10 persen dari lulusan. Apakah ada target untuk memperluas jumlahnya agar lebih banyak yang merasakan program ini?” tanya Nurhadi.

Baca Juga: 
Partai Gema Bangsa Segera Gelar Rapimnas Untuk Songsong Pemilu 2029

Ia juga mendesak agar evaluasi program tidak hanya didasarkan pada jumlah peserta (output), melainkan pada dampak nyata keberhasilan peserta mendapatkan pekerjaan tetap (outcome).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti kebijakan link and match antara perguruan tinggi dan industri yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata.

Menurutnya, koordinasi antara Kemnaker dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi harus lebih konkret agar lulusan universitas memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Pemerintah terus menggembar-gemborkan link and match, tapi dengan data pengangguran sarjana yang meningkat, ini berarti belum ada indikator keberhasilan yang jelas,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Overview:

  • Anggota DPR RI, Nurhadi menyoroti kinerja Kemnaker tentang tingginya pengangguran dengan gelar sarjana yang mencapai 1 juta orang.
  • Ia menyoroti bahwa hanya 10 persen dari lulusan sarjana yang dilibatkan dalam permagangan nasional.
  • Selain itu, tingginya lonjakan PHK juga menjadi sorotan karena semakin meningkat tiap tahunnya.

SulawesiPos.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi memberi atensi terhadap kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi dan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di Senayan, Rabu (21/1/2026), Nurhadi menyebut angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan dan industri.

Nurhadi mengapresiasi adanya program pemagangan nasional yang menargetkan 100 ribu peserta.

Namun, ia menilai kapasitas program tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan riil.

Dengan jumlah lulusan sarjana yang menganggur mencapai satu juta orang, program ini baru menyentuh sekitar 10 persen dari total masalah.

“Program pemagangan nasional kita apresiasi, tapi ini artinya baru sekitar 10 persen dari lulusan. Apakah ada target untuk memperluas jumlahnya agar lebih banyak yang merasakan program ini?” tanya Nurhadi.

Baca Juga: 
PSI Pastikan Rakernas Akan Berlangsung Akhir Januari di Makassar

Ia juga mendesak agar evaluasi program tidak hanya didasarkan pada jumlah peserta (output), melainkan pada dampak nyata keberhasilan peserta mendapatkan pekerjaan tetap (outcome).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti kebijakan link and match antara perguruan tinggi dan industri yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata.

Menurutnya, koordinasi antara Kemnaker dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi harus lebih konkret agar lulusan universitas memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Pemerintah terus menggembar-gemborkan link and match, tapi dengan data pengangguran sarjana yang meningkat, ini berarti belum ada indikator keberhasilan yang jelas,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/