Ia menekankan bahwa dikotomi ini jika dibiarkan akan mematikan motivasi para peneliti di sektor swasta.
Jika mereka merasa tidak memiliki peluang yang sama dalam kompetisi hibah nasional, maka potensi inovasi dari jutaan mahasiswa swasta akan terbuang sia-sia.
PKS sebagai fraksi tempat Fikri bernaung, secara konsisten menyuarakan pentingnya keadilan anggaran di bidang pendidikan.
Bagi mereka, setiap rupiah anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat harus dikembalikan untuk kepentingan seluruh rakyat, termasuk mahasiswa di kampus swasta.
Melalui fungsi pengawasan, DPR akan memastikan bahwa petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana Rp12 triliun tersebut mencerminkan semangat kesetaraan.
DPR tidak ingin melihat adanya persyaratan administratif yang secara halus menutup pintu bagi keterlibatan perguruan tinggi swasta.
Sebagai penutup, Fikri optimis bahwa dengan dihapusnya sekat-sekat diskriminasi ini, Indonesia akan memiliki ekosistem riset yang lebih sehat.
Kekuatan gabungan antara PTN dan PTS akan menjadi motor penggerak utama bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat global dalam hal inovasi dan teknologi.
