Penolakan datang dari kalangan ‘wong cilik’ atau berpenghasilan rendah hingga masyarakat kelas atas.
Menariknya, kelompok dengan tingkat pendapatan lebih tinggi justru tercatat sebagai segmen yang paling vokal menolak wacana tersebut.
Satu temuan paling mencolok dalam survei ini adalah sikap politik generasi muda.
Generasi Z (Gen Z) tercatat sebagai kelompok usia yang paling keras menentang sistem Pilkada lewat DPRD dengan angka penolakan mencapai 84 persen.
Kelompok generasi lainnya juga menunjukkan mayoritas penolakan meskipun dengan angka yang bervariasi:
- Milenial: 71,4 persen menolak.
- Generasi X: 60 persen menolak.
- Baby Boomer: 63 persen menolak.
“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” tegas Ardian.
Survei ini dilakukan pada periode 19-20 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia melalui metodologi multi-stage random sampling.
Ardian menekankan bahwa jumlah responden tersebut sangat representatif untuk memotret opini publik nasional.
Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas jumlah responden ini telah teruji dalam berbagai momentum politik sebelumnya, di mana hasil survei LSI Denny JA kerap menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi dengan hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dengan angka penolakan yang melewati ambang batas 60 persen, LSI Denny JA menilai aspirasi publik terhadap keberlanjutan demokrasi langsung memiliki pengaruh yang sangat kuat dan tidak bisa diabaikan dalam pengambilan kebijakan nasional.
