Merespons kekhawatiran hilangnya hak kedaulatan rakyat, Sarmuji menjelaskan bahwa sistem pemilihan melalui DPRD yang diwacanakan saat ini berbeda dengan era Orde Baru.
Ia menyebut sistem ini akan didesain agar masyarakat tetap terlibat aktif dalam prosesnya.
Partai Golkar mengusulkan adanya sesi kampanye langsung dan debat publik sebelum DPRD mengambil keputusan.
Dengan begitu, masyarakat tetap bisa menilai kualitas dan visi para kandidat secara transparan.
“Sehingga kalau DPRD memilih calon yang kualitasnya tidak sesuai dengan preferensi masyarakat yang tampak dalam debat publik maupun dalam kampanye langsung, masyarakat bisa menghukum partai politik itu dalam pemilu selanjutnya,” tegas Sarmuji.
Melalui mekanisme ini, Sarmuji beranggapan ini akuntabilitas politik tetap terjaga. (amh)
