“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya mahal. Dan ini juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana (cara) supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, bangsa, dan negara bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye,” ujarnya, Senin (29/12).
Selain ongkos politik, Menteri Luar Negeri itu juga menjelaskan bahwa pilkada oleh DPRD berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi gesekan konflik di masyarakat.
“Kalau kita lihat, akuntabilitinya cenderung lebih ketat,” ucapnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa wacana ini harus dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
