SulawesiPos.com – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah mengalihkan fokus kebijakan gula nasional dari penambahan pasokan impor ke penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Langkah itu dinilai mendesak menyusul kondisi produksi gula konsumsi nasional pada 2026 yang disebut telah mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTRI, Soemitro Samadikoen, mengingatkan penambahan kuota impor gula kristal mentah (GKM) pada 2027 justru berisiko menciptakan kelebihan pasokan di pasar domestik.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menekan harga gula sekaligus menghambat penyerapan hasil produksi petani tebu dalam negeri.
“Jangan lagi berorientasi pada penambahan impor kalau produksi dalam negeri sudah cukup, untuk apa impor ditambah?” ujar Soemitro, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, ketika produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat industri gula dalam negeri.
“Sebaliknya momentum surplus produksi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri gula nasional dan melindungi petani tebu rakyat,” katanya.
Soemitro menegaskan, persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini bukan lagi menambah pasokan melalui impor, melainkan memastikan gula produksi dalam negeri terserap secara optimal.
“Yang perlu digarisbawahi adalah produksi gula tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan, tambahan gula impor di tengah kondisi produksi yang mencukupi dapat membuat persaingan pasokan semakin berat bagi petani lokal. Apalagi, ketika gula impor terus masuk sementara produksi domestik tersedia, petani berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak.
Oleh karena itu, APTRI meminta pemerintah tidak menambah kuota impor GKM pada 2027. Bahkan, penghentian impor dinilai perlu dilakukan apabila neraca gula nasional menunjukkan produksi dalam negeri tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumsi.
“Jangan sampai ketika petani dan pabrik gula dalam negeri sudah mampu memproduksi gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah justru membuka keran impor lebih besar. Ini tentu tidak memberikan kepastian bagi petani tebu,” tegasnya.
Soemitro menilai penghentian impor ketika produksi domestik mencukupi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani tebu nasional. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat kemandirian industri gula.
“Dengan produksi yang sudah mencukupi, prioritas pemerintah semestinya beralih dari membuka keran impor menjadi memastikan hasil produksi gula petani dalam negeri terserap di pasar,” jelas Soemitro.
Target Swasembada Gula Dipercepat
Dorongan APTRI agar pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada gula nasional.
Dalam Panen Raya Tebu di Malang, Jawa Timur, 17 Juli 2026, Prabowo meminta target swasembada gula yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun dipangkas menjadi dua tahun.
“Tadi Menteri Pertanian melaporkan kepada saya program kita sekarang adalah 100 ribu hektare per tahun. Dengan demikian akan dicapai dalam empat tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, ‘Pak, kita bisa dalam dua tahun’, ujar Prabowo.
Presiden menilai Indonesia memiliki potensi lahan dan kemampuan petani yang dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan gula dari produksi dalam negeri.
Percepatan target tersebut ditempuh melalui peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare setiap tahun serta modernisasi budi daya. Upaya itu menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap gula impor.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyampaikan langkah pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tebu, termasuk melalui pengembangan areal baru dan peremajaan tanaman.
Saat kunjungan kerja di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu, 26 Agustus 2026, Amran meninjau pengembangan areal tebu baru yang telah mencapai sekitar 30 ribu hektare.
“Moga-moga bisa (produksi) 100 ton satu hektare,” ujar Amran.
Ia juga mengungkapkan sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan karena dinilai tidak lagi layak. Pemerintah pun menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk membongkar tanaman lama dan menggantinya dengan tanaman tebu baru yang lebih produktif.
“86 persen itu plasma, tebu rakyat yang tidak layak, dibongkar. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, kami diberi anggaran Rp1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru,” kata Amran.
Ia berharap peremajaan tersebut dapat meningkatkan produksi gula nasional sehingga kebutuhan gula konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan gula putih bisa cukup, bahkan lebih,” ujarnya.
