SulawesiPos.com — Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Prof. Yon Machmudi, S.S., Ph.D., menilai penolakan wajib militer oleh komunitas Haredi berkaitan dengan keyakinan mazhab mengenai kedudukan khusus tugas keagamaan mereka, menyusul demonstrasi ribuan anggota komunitas ultra-Ortodoks Yahudi yang memblokade jalan dan bentrok dengan polisi di Yerusalem serta Bnei Brak, Israel, pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam tanggapannya saat jurnalis SulawesiPos menghubungi pada 10 Oktober 2026, Yon menjelaskan bahwa kelompok tersebut menempatkan ajaran Taurat sebagai landasan kehidupan dan memandang pelaksanaan kewajiban keagamaan sebagai misi utama yang perlu dilindungi dari tuntutan negara.
“Mereka memiliki misi khusus dalam keagamaan,” ujar Yon, menjelaskan alasan penolakan kelompok tersebut terhadap kewajiban mengikuti dinas militer.
Menurutnya, pandangan itu melahirkan tuntutan atas kedudukan khusus dalam negara karena kegiatan keagamaan dianggap sebagai tanggung jawab yang berbeda dari tugas berperang.
Yon juga menyoroti ketegangan antara penolakan sebagian Haredi terhadap dinas militer dan sikap keras sebagian anggota komunitas itu mengenai klaim wilayah serta pembangunan permukiman.
Dalam penilaiannya, persoalan tersebut memperlihatkan perdebatan tentang hubungan antara hak khusus keagamaan, kepentingan negara, dan pembagian tanggung jawab antarkelompok masyarakat.
Demonstrasi yang menjadi latar tanggapan Yon dilaporkan jurnalis Noam Lehmann dalam The Times of Israel pada 8 Oktober 2026, dengan peserta terutama berasal dari Faksi Yerusalem, kelompok garis keras di lingkungan Haredi.
Para demonstran menutup sejumlah ruas utama selama berjam-jam, termasuk akses Jembatan Chords menuju Yerusalem, Jalan Raya 4, dan Jalan Jabotinsky di Bnei Brak.
Menurut laporan tersebut, polisi menggunakan granat kejut dan pentungan untuk membubarkan massa serta menangkap sedikitnya tiga orang.
Dua orang ditangkap atas dugaan menyerang petugas setelah demonstrasi di Jalan Raya 4 dinyatakan ilegal, sedangkan seorang lainnya ditangkap terkait pengerumunan terhadap seorang tentara di pintu masuk Yerusalem.
Polisi menyatakan tentara tersebut berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka, sementara wartawan Israel Hayom di lokasi menyebutnya sebagai anggota komunitas Haredi.
Rekaman dari Yerusalem memperlihatkan ketegangan antara demonstran dan pengendara yang berusaha melewati blokade, termasuk seorang pemuda yang terjatuh ketika berpegangan pada mobil yang bergerak.
Video lain menunjukkan demonstran menendang kendaraan dan membuka pintunya saat pengemudi berusaha meninggalkan kerumunan.
Di Bnei Brak, massa juga berkumpul di depan gedung yang menampung program Kementerian Pertahanan bagi laki-laki Haredi yang bertugas dalam unit intelijen militer.
Keberadaan program tersebut dan tentara Haredi yang dikerumuni menunjukkan bahwa pilihan anggota komunitas ultra-Ortodoks mengenai dinas militer tidak sepenuhnya seragam.
Misi Keagamaan dan Perbedaan Sikap terhadap Zionisme
Yon menjelaskan bahwa pandangan keagamaan turut membentuk cara sebagian Haredi memahami pendirian dan penyelenggaraan negara Israel.
Menurutnya, perbedaan dengan kelompok Zionis sekuler maupun politis berkaitan dengan dasar legitimasi negara, waktu pendiriannya, dan kedudukan aturan agama dalam kehidupan bernegara.
“Kalau Haredi kan harus didasarkan pada semangat keagamaan,” kata Yon, menekankan pentingnya ajaran Taurat dalam pandangan kelompok yang dibahasnya.
Ia menilai sebagian kalangan tersebut menghendaki otoritas yang memungkinkan kehidupan negara dijalankan sesuai dengan pemahaman mereka terhadap aturan agama.
Yon juga mengaitkan sikap keras sebagian kelompok dengan gagasan perluasan wilayah yang disebutnya sebagai Greater Israel atau “Israel Raya”.
Namun, penilaian mengenai klaim wilayah dan hubungan dengan Zionisme perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan antarkelompok Haredi, sehingga tidak menjadi kesimpulan mengenai seluruh komunitas.
Kajian Peter Lintl yang diterbitkan lembaga penelitian Stiftung Wissenschaft und Politik pada 2020 membedakan Haredi dari kelompok Zionis religius, meskipun keduanya berada dalam lingkungan Yudaisme Ortodoks.
Kajian tersebut juga menjelaskan adanya kelompok Haredi yang bekerja sama secara pragmatis dengan negara serta kelompok anti-Zionis, seperti Neturei Karta dan Edah HaChareidis, yang menolak legitimasi negara Israel.
Dengan demikian, penolakan wajib militer tidak dengan sendirinya menunjukkan sikap yang sama terhadap Zionisme, keberadaan Israel, ataupun kebijakan permukiman.
Dalam kehidupan Haredi, pendidikan dan pembelajaran Taurat memiliki kedudukan sentral, sementara perlindungan terhadap otonomi komunitas menjadi salah satu tujuan penting aktivitas politik mereka.
Konteks itu membantu menjelaskan mengapa tuntutan dinas militer dapat dipahami oleh kelompok penentangnya sebagai persoalan identitas dan kelangsungan kehidupan keagamaan.
Perbedaan strategi di dalam komunitas tersebut juga terlihat ketika sebagian demonstran mendatangi acara Partai Shas di Modiin Illit, permukiman ultra-Ortodoks di Tepi Barat.
Acara yang dihadiri Ketua Shas Aryeh Deri dan anggota parlemen Michael Malkieli itu terganggu setelah sejumlah pemuda menggedor pintu kaca, menerobos akses masuk, bentrok dengan peserta, dan melemparkan air ke dalam ruangan.
Polisi kemudian membantu kedua politikus meninggalkan lokasi serta menyatakan tidak ada kerusakan maupun korban luka dalam kejadian tersebut.
Menurut The Times of Israel, sebagian kalangan Haredi menilai Deri terlalu mengakomodasi tuntutan perekrutan militer, meskipun Shas selama beberapa tahun menentang upaya mewajibkan laki-laki ultra-Ortodoks masuk tentara.
Peristiwa itu memperlihatkan bahwa perselisihan mengenai wajib militer berlangsung pula antara kelompok demonstran dan pemimpin politik yang mewakili komunitas ultra-Ortodoks.
Tekanan Politik dan Persoalan Kesetaraan Kewajiban
Demonstrasi tersebut menambah tekanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan umum yang, menurut laporan sumber, dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Channel 12 melaporkan Netanyahu berusaha meminta partai-partai Haredi membatalkan demonstrasi karena mengkhawatirkan dampak politiknya, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
Faksi Yerusalem yang menyerukan aksi tidak berafiliasi dengan partai-partai itu, sehingga para pemimpin politik Haredi tidak serta-merta dapat mengendalikan demonstran.
Tokoh oposisi mengkritik pemerintah dengan menyoroti upaya Netanyahu mengakomodasi mitra koalisinya melalui rancangan aturan yang akan mengukuhkan pengecualian wajib militer bagi pelajar yeshiva atau lembaga pendidikan agama Yahudi.
Shas kemudian menuduh aksi di Yerusalem dan Bnei Brak mendapat pendanaan dari kelompok penentang pemerintah yang pernah memprotes perubahan sistem peradilan pada 2023, tetapi The Times of Israel menyatakan tuduhan tersebut tidak disertai dasar bukti.
Pemicu aksi yang diumumkan Faksi Yerusalem adalah kabar penangkapan anggota Haredi yang menghindari panggilan dinas militer.
Namun, militer Israel menyatakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, bahwa pihaknya tidak aktif menegakkan perintah perekrutan terhadap penghindar wajib militer ultra-Ortodoks dalam periode terakhir.
Pernyataan tersebut muncul setelah ratusan demonstran bentrok dengan polisi pada malam Senin hingga Selasa di sebuah gedung apartemen di Modiin untuk menghalangi penangkapan seorang anggota Haredi.
Aparat akhirnya meninggalkan lokasi tanpa membawa orang yang menjadi sasaran penangkapan.
Analisis Yon menempatkan rangkaian peristiwa itu dalam ketegangan yang lebih luas mengenai kedudukan tugas keagamaan dan tuntutan kewarganegaraan.
Persoalan yang muncul ialah bagaimana negara mempertemukan perlindungan kehidupan beragama dengan pembagian kewajiban yang dipandang adil oleh masyarakat, ketika perbedaan tersebut telah memicu blokade jalan, bentrokan, dan tekanan politik.
