SulawesiPos.com, Presiden Prabowo Subianto baru saja memanggil jajaran petinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Pertemuan tertutup yang digelar pada Jumat, 9 Oktober 2026 ini membedah langsung hasil evaluasi proyek infrastruktur pesisir berskala nasional.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono didampingi Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf terpantau hadir memenuhi instruksi tatap muka dari kepala negara. Pemanggilan strategis ini difokuskan sepenuhnya pada pemantauan realisasi proyek pembangunan ratusan titik kawasan nelayan modern di berbagai daerah.
Pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya segera memberikan pernyataan resmi kepada publik terkait substansi agenda tersebut. “Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” kata Teddy mengonfirmasi pokok arahan pimpinan.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa proses penyelesaian seratus titik pusat pemberdayaan nelayan ini ditetapkan sebagai prioritas mutlak yang pantang ditunda. Batas waktu operasional penuh untuk seluruh bangunan fisik di pesisir itu telah ditetapkan secara tegas tanpa ruang kompromi.
“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ucap Teddy di hadapan jurnalis. Maklumat ini secara otomatis mewajibkan seluruh instansi kementerian terkait untuk segera melipatgandakan kecepatan proses pengerjaan konstruksi di lapangan.
Pengerjaan sarana penunjang yang terus dikebut ini meliputi pengadaan dermaga bersandar, instalasi ruang pendingin ikan, hingga operasional pabrik es. Seluruh elemen fasilitas dasar ini dinilai sangat vital guna menunjang stabilitas kegiatan produksi perikanan skala rumah tangga harian.
Di luar penyediaan fasilitas pengawetan tangkapan, pendirian pasar transaksi perikanan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari paket percepatan pembangunan ini. Kebijakan komprehensif tersebut sengaja dieksekusi demi memutus kebiasaan tata niaga yang kerap merugikan para pencari ikan tradisional.
Langkah cepat presiden memanggil kedua menteri teknis ini menjadi bukti keseriusan aparatur negara dalam merampungkan janji pemerataan infrastruktur. Jutaan masyarakat pesisir saat ini menanti wujud nyata dari pengoperasian kawasan percontohan tersebut pada pengujung tahun ini. (*)
