SulawesiPos.com — Nama pengusaha asal Kalimantan, Haji Isam, ikut terseret dalam isu viral mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Haji Isam disebut-sebut mendapat penunjukan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Namun, pemerintah memastikan narasi yang beredar di media sosial itu tidak benar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator pemadaman karhutla di Kalimantan.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Prasetyo di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Pemerintah Bantah Haji Isam Jadi Koordinator Karhutla
Prasetyo mengingatkan bahwa informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak otomatis merupakan informasi yang benar.
Meski membantah Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator, Prasetyo mengatakan pemerintah memang meminta seluruh pihak ikut membantu menangani karhutla.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ. Dan kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” jelasnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat untuk mempercepat koordinasi penanganan karhutla di berbagai wilayah Kalimantan.
“Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” imbuh Prasetyo.
Viral Haji Isam Disebut Ditunjuk Prabowo
Sebelumnya, narasi mengenai Haji Isam menjadi koordinator penanganan karhutla ramai beredar di media sosial.
Dalam narasi tersebut, Haji Isam disebut ditunjuk langsung Prabowo untuk menangani kebakaran hutan di Kalimantan. Informasi itu kemudian menuai pro dan kontra dari netizen.
Sebagian pengguna media sosial mempertanyakan penunjukan pengusaha yang dikenal memiliki bisnis di sektor sawit dan pertambangan tersebut untuk menangani karhutla.
Namun, berdasarkan penegasan pemerintah, Haji Isam tidak ditunjuk sebagai koordinator pemadaman karhutla.
Pejabat Setingkat Menteri Dibagi Berdasarkan Wilayah
Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat memang telah menugaskan sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang terdampak karhutla.
“Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” kata Prasetyo di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ia mengatakan pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat yang mendapat tugas hanya bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing.
“Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PMK juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” kata dia.
“Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi penanganannya kita percepat,” tambahnya.
Pemerintah Belum Bentuk Satgas Khusus
Di tengah penanganan karhutla yang meluas, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus.
Prasetyo mengatakan koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini masih dinilai cukup kuat untuk menangani situasi di lapangan.
“Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan lintas sektor juga sudah cukup kuat,” ungkapnya.
Karhutla Indonesia Capai 72.798 Hektare
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas lahan yang terbakar di Indonesia telah mencapai sekitar 72.798,73 hektare.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 38.310,89 hektare. Untuk penanganannya, sebanyak 10.010 personel dikerahkan di wilayah tersebut.
Berikut data luas karhutla yang dicatat BNPB:
- Kalimantan Barat: 38.310,89 hektare
- Riau: 16.249,24 hektare
- Kalimantan Selatan: 8.019,62 hektare
- Kalimantan Tengah: 7.634,46 hektare
- Sumatera Selatan: 1.926,23 hektare
- Jambi: sekitar 658,29 hektare
Total: sekitar 72.798,73 hektare.
Sementara jumlah personel satgas darat yang dikerahkan mencapai 57.267 orang, dengan rincian Kalimantan Barat 10.010 personel, Kalimantan Tengah 10.700, Kalimantan Selatan 1.408, Riau 17.764, Jambi 5.818, dan Sumatera Selatan 11.567 personel.
Prabowo Turun Langsung Pantau Karhutla Kalimantan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).
Setibanya di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Prabowo menerima laporan mengenai ribuan titik panas atau hotspot dalam rapat penanganan karhutla.
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menerima paparan kondisi terkini dari pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah.
Prabowo kemudian menanyakan kebutuhan tambahan peralatan untuk mempercepat pemadaman, termasuk helikopter water bombing dan pompa air.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan empat helikopter water bombing telah beroperasi.
Namun, saat ditanya mengenai kecukupan armada, Ahmad menyampaikan bahwa tambahan helikopter masih dibutuhkan untuk menangani karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
