SulawesiPos.com – Cara cek desil DTSEN secara online kini bisa dilakukan melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial per Selasa, 18 Agustus 2026.
Layanan ini memungkinkan masyarakat mengetahui apakah data keluarganya tercatat dalam basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus melihat posisi kesejahteraan berdasarkan desil.
Pengecekan menjadi penting karena desil digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Laman resmi Cek Bansos menjelaskan bahwa sumber data yang digunakan adalah DTSEN.
Sistem tersebut membagi keluarga ke dalam 10 kelompok kesejahteraan, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Cara Cek Desil DTSEN lewat HP
Masyarakat dapat mengecek data secara mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.
Langkahnya cukup sederhana:
- Buka laman Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Ketik huruf kode atau captcha yang muncul.
- Klik Cari Data.
- Jika data tersedia, sistem akan menampilkan informasi penerima manfaat beserta keterangan yang tersedia dalam DTSEN.
Petunjuk resmi pada laman tersebut memang meminta pengguna memasukkan NIK 16 digit, kode captcha, kemudian menekan tombol CARI DATA.
Apa Arti Desil 1 sampai 10?
Desil bukan sekadar nomor penerima bantuan.
Sistem ini menggambarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi.
Laman Cek Bansos menjelaskan bahwa pengukuran tersebut mempertimbangkan informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset.
Pembagiannya terdiri dari 10 kelompok:
- Desil 1: 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
- Desil 2: kelompok 10 persen berikutnya.
- Desil 3: kelompok berikutnya.
- Desil 4: masuk kelompok 40 persen terbawah bersama desil 1–3.
- Desil 5: berada di kelompok tengah.
- Desil 6: kelompok kesejahteraan berikutnya.
- Desil 7: kelompok kesejahteraan lebih tinggi.
- Desil 8: kelompok kesejahteraan tinggi.
- Desil 9: kelompok kesejahteraan sangat tinggi.
- Desil 10: 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian dengan ukuran yang sama.
Desil Berapa yang Bisa Mendapat Bansos?
Keterangan resmi pada laman Cek Bansos menyebut desil 1 sampai 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako.
Sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.
Namun, posisi desil tidak otomatis berarti seseorang pasti menerima bantuan.
Status kepesertaan tetap bergantung pada ketentuan program, hasil pemadanan data, kuota, serta proses verifikasi dan penetapan penerima.
Kementerian Sosial sebelumnya juga menjelaskan bahwa kelompok desil 1–4 menjadi sasaran perlindungan sosial seperti PKH dan bantuan sembako.
Desil Bisa Berubah
Masyarakat juga perlu memahami bahwa posisi desil bukan status yang bersifat permanen.
Laman Cek Bansos menyebut desil bersifat dinamis.
Jika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Setelah itu, data akan dihitung kembali oleh BPS secara berkala.
Hal tersebut sejalan dengan penjelasan BPS bahwa DTSEN terus dimutakhirkan untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi.
Pemutakhiran dilakukan melalui integrasi data administrasi dan verifikasi lapangan bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Karena itu, apabila hasil pengecekan menunjukkan desil yang tidak sesuai dengan kondisi keluarga saat ini, masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa data tersebut bersifat final.
Yang lebih penting adalah menggunakan jalur pembaruan resmi agar perubahan kondisi ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, kepemilikan aset, maupun kondisi keluarga dapat masuk dalam proses pemutakhiran DTSEN.
Dengan demikian, pengecekan desil melalui Cek Bansos bukan hanya berguna untuk mengetahui posisi keluarga dalam DTSEN, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memastikan data sosial ekonomi yang dimiliki pemerintah tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
