Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menyiapkan bantuan untuk daerah.
Rp20,5 Triliun Disalurkan ke 490 Daerah
Kementerian Keuangan kemudian memastikan bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp20,5 triliun.
Dana tersebut akan disalurkan kepada 490 pemerintah daerah. Selain menjaga stabilitas keuangan daerah, bantuan ini ditujukan untuk memastikan pembayaran gaji ASN daerah dan PPPK dapat dilakukan tepat waktu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami kondisi keuangan yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
“Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya,” terang Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Pemerintah menargetkan bantuan tersebut mulai disalurkan paling lambat pada pekan depan. Saat ini, proses administrasi penyaluran masih diselesaikan agar dana dapat segera diterima pemerintah daerah.
Purbaya menjelaskan, besaran bantuan yang diterima setiap daerah tidak akan disamaratakan. Pemerintah akan menghitungnya berdasarkan kebutuhan riil serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Rp 20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah,” ujar Purbaya.
