Saat itu, Adriani menjadi salah satu juru bicara dari 35 legislator yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Bone.
Surat mosi itu ditujukan ke pimpinan DPRD Bone pada Jumat, 10 Oktober 2025, dan ditandatangani anggota dewan dari delapan fraksi.
Adriani menilai masalah di bawah kepemimpinan Andi Tenri sudah menumpuk, mulai dari polemik sekwan sampai keputusan-keputusan yang dianggap menghambat kerja dewan.
Dalam salah satu keterangannya, Adriani menyebut ketua DPRD “Jarang memimpin rapat dengan alasan yang tidak jelas.”
Adriani juga menyoroti sikap Andi Tenri dalam polemik APBD Perubahan 2025.
Menurut arsip berita pada 22 Oktober 2025, ia mempertanyakan langkah Andi Tenri yang sempat walk out dari rapat, memimpin pembahasan, mengetuk palu, tetapi kemudian tidak menandatangani berita acara kesepakatan.
Adriani menilai situasi itu berisiko menghambat program pemerintah daerah dan berdampak pada pelayanan publik.
Polemik Sekwan DPRD Bone
Ketegangan itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dalam mosi tidak percaya, Adriani lebih dulu mengaitkan konflik dengan polemik penetapan Faidah sebagai Sekretaris DPRD Bone.
Ia menilai ada keputusan fraksi yang sudah disepakati secara kolektif, tetapi tidak diikuti oleh pimpinan dewan.
Menariknya, pada Maret 2026, Adriani kembali berada di pusat konflik lain di DPRD Bone ketika ia berseteru dengan Sekretaris Dewan Faidah saat kunjungan kerja di Jakarta.
Dalam perkara itu, Andi Tenri justru mendukung usulan pergantian Sekwan dan Kabag Umum setelah insiden yang dinilai mempermalukan Adriani di depan umum.
