SulawesiPos.com – Pemerintah Kuwait resmi memberlakukan sistem hukuman alternatif bagi pelanggar lalu lintas yang memenuhi syarat, dengan mengganti hukuman penjara menjadi kerja sosial, program rehabilitasi, pelatihan perilaku, hingga kewajiban memperbaiki kerusakan akibat pelanggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 895 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Wakil Perdana Menteri Pertama sekaligus Menteri Dalam Negeri Sheikh Fahad Al-Yousef Al-Sabah dan mulai berlaku sejak dipublikasikan dalam Lembaran Negara Kuwait Alyawm, sebagaimana dilaporkan Arab Times pada 5 Juli 2026.
Kebijakan tersebut merevisi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas melalui penambahan Pasal 212 bis yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan satu atau lebih bentuk hukuman alternatif sebagai pengganti hukuman penjara dalam perkara tertentu.
Langkah ini menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Kuwait dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju model keadilan restoratif yang lebih menekankan rehabilitasi, tanggung jawab sosial, dan perubahan perilaku pelanggar.
Melalui regulasi baru tersebut, hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa kerja sosial tanpa upah, mengikuti program penyuluhan keselamatan berlalu lintas, pelatihan keterampilan, rehabilitasi psikologis, pembinaan perilaku, hingga kewajiban memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran lalu lintas.
Seluruh pelaksanaan hukuman alternatif berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan koordinasi Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan berbagai kementerian serta lembaga pemerintah terkait.
Pemerintah Kuwait menetapkan 37 jenis pekerjaan pelayanan masyarakat yang tersebar pada 15 kementerian dan lembaga negara, dengan penempatan disesuaikan berdasarkan jenis pelanggaran serta kondisi masing-masing terpidana.
37 Bentuk Pengabdian Sosial untuk Mendidik, Bukan Sekadar Menghukum
Di Kementerian Dalam Negeri, pelanggar dapat ditugaskan membantu kampanye keselamatan lalu lintas, mendukung operasional Direktorat Lalu Lintas, membantu kegiatan pertahanan sipil, maupun mendukung lembaga pemasyarakatan dan rehabilitasi.
Kementerian Kesehatan memberikan penugasan berupa membantu pengelolaan jadwal pasien serta berpartisipasi dalam kampanye edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Di bawah Kementerian Pendidikan, para pelanggar dapat mengatur perpustakaan sekolah, membantu kegiatan kebersihan dan penataan fasilitas pendidikan, serta mengikuti kampanye penyadaran bagi pelajar.
Kementerian Sosial membuka kesempatan bagi terpidana untuk membantu program kesejahteraan masyarakat, distribusi bantuan sosial, kegiatan pusat pengembangan masyarakat, serta aktivitas koperasi.
Kementerian Wakaf dan Urusan Islam menugaskan pelanggar membersihkan masjid, menata mushaf Al-Qur’an, dan membantu pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan.
Kementerian Listrik dan Air memberikan pekerjaan berupa pendokumentasian data meter listrik, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum melibatkan pelanggar dalam pemeliharaan jalan, pengecatan trotoar, penataan rambu, serta pembersihan limbah di ruas jalan.
Kementerian Perdagangan dan Industri menempatkan pelanggar dalam berbagai program edukasi perlindungan konsumen melalui pembagian brosur, pameran, dan kampanye kesadaran publik.
Otoritas Lingkungan Hidup mengikutsertakan pelanggar dalam pembersihan pantai, penanaman pohon, pengangkutan sampah, dan kampanye pelestarian lingkungan hidup.
Pemerintah Kota Kuwait juga menyediakan pekerjaan sosial berupa penataan area pemakaman, pengelolaan layanan pemakaman, pembersihan fasilitas umum, serta pemeliharaan taman kota.
Sementara itu, Otoritas Pendidikan Terapan dan Pelatihan menyediakan pelatihan keterampilan praktis melalui berbagai bengkel kerja dan pelatihan profesi sederhana.
Otoritas Pertanian dan Perikanan melibatkan pelanggar dalam penghijauan kawasan publik serta kegiatan penyuluhan lingkungan.
Otoritas Tenaga Kerja memberi ruang bagi pelanggar untuk membantu program edukasi pekerja migran, penyelenggaraan pelatihan, hingga layanan penerjemahan.
Organisasi kemasyarakatan dan lembaga amal juga dapat menerima pelanggar untuk membantu kegiatan kemanusiaan, administrasi, edukasi masyarakat, serta pelatihan keterampilan dasar.
Di sektor energi, Kementerian Perminyakan membuka penugasan bagi pelanggar untuk membantu operasional di stasiun pengisian bahan bakar milik pemerintah.
Selain kerja sosial, pengadilan dapat mewajibkan pelanggar mengikuti kuliah umum, konseling psikologis, rehabilitasi perilaku, pelatihan keselamatan jalan raya, dan berbagai program pembentukan karakter yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi masyarakat.
Apabila pelanggaran mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas umum atau milik pribadi, pelaku wajib mengembalikan kondisi seperti semula, memperbaiki kerusakan tersebut, atau memberikan ganti rugi apabila perbaikan tidak memungkinkan dilakukan.
Setiap instansi pelaksana diwajibkan mengirimkan laporan berkala mengenai tingkat kepatuhan terpidana kepada Direktorat Jenderal Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Pelanggar yang menolak atau gagal menyelesaikan hukuman alternatif akan dikembalikan ke pengadilan untuk menjalani hukuman penjara sebagaimana diputuskan semula.
Penerapan sistem hukuman alternatif seperti ini sejalan dengan tren reformasi peradilan pidana di berbagai negara yang mulai mengedepankan restorative justice, yakni pendekatan yang bertujuan memperbaiki kerugian, memulihkan hubungan sosial, serta membentuk perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab dibanding sekadar memberikan efek jera melalui pemenjaraan.
Berbagai penelitian kriminologi internasional menunjukkan bahwa hukuman berbasis pelayanan masyarakat dan rehabilitasi cenderung lebih efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan pelanggaran ringan, mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, menghemat biaya negara, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pekerjaan sosial yang dilakukan para pelanggar.
Kebijakan baru Kuwait ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya kecenderungan negara-negara di kawasan Teluk untuk memodernisasi sistem hukumnya dengan menggabungkan prinsip penegakan hukum yang tegas, tanggung jawab sosial, dan rehabilitasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. (Ali)
