Pernyataan Ben Gvir Picu Kecaman Global, Iran Tuduh Israel Mengusung Politik “Perang Abadi”

SulawesiPos.com – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memicu kecaman internasional setelah menyerukan agar “seluruh Lebanon dibakar” dan seluruh wilayah negara itu dijadikan sasaran operasi militer Israel, sebuah pernyataan yang segera dimanfaatkan Iran sebagai bukti bahwa pemerintah Israel masih mendorong eskalasi perang di tengah upaya internasional untuk mempertahankan gencatan senjata di Lebanon, sebagaimana dilaporkan The Times of Israel pada Minggu (21/6/2026).

Pernyataan kontroversial tersebut muncul setelah empat tentara Israel tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan saat menghadapi kelompok Hizbullah yang didukung Iran.

Ben Gvir menyatakan bahwa seluruh Lebanon harus menjadi “arena permainan” militer Israel dan menolak segala bentuk pembatasan operasi militer yang datang dari Amerika Serikat maupun komunitas internasional.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pembedaan antara Hizbullah dan negara Lebanon sebagai entitas politik yang berdaulat.

“Seluruh Lebanon harus dibakar,” tulis Ben Gvir melalui media sosial X.

Politikus sayap kanan itu bahkan menyatakan bahwa seribu ibu Lebanon boleh menangis asalkan tidak ada satu ibu Israel yang kehilangan anaknya.

BACA JUGA:  Selat Hormuz Kembali Ditutup, Perdamaian Timur Tengah di Ujung Tanduk

Ben Gvir juga menolak pendekatan perang yang menurutnya terlalu terkendali dan menyerukan penghancuran total terhadap musuh Israel.

Seruan Perang Total Mengguncang Diplomasi Timur Tengah

Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa saat setelah Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata baru yang bertujuan menghentikan berbulan-bulan konflik di perbatasan Lebanon.

Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat yang dicapai pekan lalu juga memasukkan isu Lebanon sebagai salah satu agenda utama stabilisasi kawasan.

Namun bentrokan bersenjata masih terus terjadi di Lebanon selatan meskipun kesepakatan penghentian tembak-menembak telah diumumkan.

Kementerian Luar Negeri Iran segera merespons dengan keras pernyataan Ben Gvir.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut pernyataan tersebut sebagai bukti nyata bahwa sebagian elite politik Israel masih menginginkan perang permanen di kawasan.

“Ini bukan ocehan orang gila biasa. Ini adalah pernyataan publik Menteri Keamanan Nasional rezim Israel,” tulis Araghchi.

Ia menambahkan bahwa ideologi yang mendorong perang tanpa henti merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi negara-negara di Timur Tengah.

BACA JUGA:  Israel Ancam Bunuh Siapa Pun Pengganti Ali Khamenei, Putranya Mojtaba Mencuat

Pemerintah Iran juga menggunakan pernyataan tersebut untuk memperkuat argumennya bahwa penghentian konflik Lebanon harus menjadi bagian penting dari setiap kesepakatan regional yang melibatkan Washington dan Teheran.

Sekutu Israel Ikut Mengecam

Kritik terhadap Ben Gvir tidak hanya datang dari Iran. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyerukan agar Israel dan Hizbullah mematuhi gencatan senjata yang telah disepakati dan menjamin keselamatan warga sipil.

Platform media sosial X bahkan menandai unggahan Ben Gvir sebagai konten yang melanggar aturan platform, meskipun tetap mempertahankannya karena dianggap memiliki kepentingan publik.

Di dalam negeri Israel sendiri, tidak ada tanggapan langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar.

Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, berusaha meredakan kontroversi dengan menyebut Ben Gvir sebagai “badut politik” yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan militer Israel.

Meski demikian, para pengamat menilai bahwa pernyataan pejabat setingkat menteri tetap memiliki dampak serius terhadap persepsi internasional dan dapat memperumit upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

BACA JUGA:  Trafik Selat Hormuz Mulai Pulih Pasca Kesepakatan Damai Iran–Amerika Serikat

Dalam konteks yang lebih luas, kontroversi ini menunjukkan betapa rapuhnya proses perdamaian di Timur Tengah, di mana satu pernyataan ekstrem dapat mengguncang upaya diplomatik yang melibatkan banyak negara dan memengaruhi stabilitas kawasan yang selama puluhan tahun menjadi pusat ketegangan geopolitik dunia.

Bagi masyarakat internasional, peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa keberhasilan perdamaian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para diplomat, tetapi juga oleh kemampuan para pemimpin politik menahan retorika yang dapat memicu kebencian, memperpanjang konflik, dan mengorbankan warga sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. (Ali)

SulawesiPos.com – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memicu kecaman internasional setelah menyerukan agar “seluruh Lebanon dibakar” dan seluruh wilayah negara itu dijadikan sasaran operasi militer Israel, sebuah pernyataan yang segera dimanfaatkan Iran sebagai bukti bahwa pemerintah Israel masih mendorong eskalasi perang di tengah upaya internasional untuk mempertahankan gencatan senjata di Lebanon, sebagaimana dilaporkan The Times of Israel pada Minggu (21/6/2026).

Pernyataan kontroversial tersebut muncul setelah empat tentara Israel tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan saat menghadapi kelompok Hizbullah yang didukung Iran.

Ben Gvir menyatakan bahwa seluruh Lebanon harus menjadi “arena permainan” militer Israel dan menolak segala bentuk pembatasan operasi militer yang datang dari Amerika Serikat maupun komunitas internasional.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pembedaan antara Hizbullah dan negara Lebanon sebagai entitas politik yang berdaulat.

“Seluruh Lebanon harus dibakar,” tulis Ben Gvir melalui media sosial X.

Politikus sayap kanan itu bahkan menyatakan bahwa seribu ibu Lebanon boleh menangis asalkan tidak ada satu ibu Israel yang kehilangan anaknya.

BACA JUGA:  Mengapa Perdamaian AS–Iran Dipercepat?

Ben Gvir juga menolak pendekatan perang yang menurutnya terlalu terkendali dan menyerukan penghancuran total terhadap musuh Israel.

Seruan Perang Total Mengguncang Diplomasi Timur Tengah

Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa saat setelah Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata baru yang bertujuan menghentikan berbulan-bulan konflik di perbatasan Lebanon.

Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat yang dicapai pekan lalu juga memasukkan isu Lebanon sebagai salah satu agenda utama stabilisasi kawasan.

Namun bentrokan bersenjata masih terus terjadi di Lebanon selatan meskipun kesepakatan penghentian tembak-menembak telah diumumkan.

Kementerian Luar Negeri Iran segera merespons dengan keras pernyataan Ben Gvir.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut pernyataan tersebut sebagai bukti nyata bahwa sebagian elite politik Israel masih menginginkan perang permanen di kawasan.

“Ini bukan ocehan orang gila biasa. Ini adalah pernyataan publik Menteri Keamanan Nasional rezim Israel,” tulis Araghchi.

Ia menambahkan bahwa ideologi yang mendorong perang tanpa henti merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi negara-negara di Timur Tengah.

BACA JUGA:  Prabowo dan Pemimpin Pakistan Direncanakan ke Teheran, Upaya Redam Konflik Timur Tengah

Pemerintah Iran juga menggunakan pernyataan tersebut untuk memperkuat argumennya bahwa penghentian konflik Lebanon harus menjadi bagian penting dari setiap kesepakatan regional yang melibatkan Washington dan Teheran.

Sekutu Israel Ikut Mengecam

Kritik terhadap Ben Gvir tidak hanya datang dari Iran. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyerukan agar Israel dan Hizbullah mematuhi gencatan senjata yang telah disepakati dan menjamin keselamatan warga sipil.

Platform media sosial X bahkan menandai unggahan Ben Gvir sebagai konten yang melanggar aturan platform, meskipun tetap mempertahankannya karena dianggap memiliki kepentingan publik.

Di dalam negeri Israel sendiri, tidak ada tanggapan langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar.

Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, berusaha meredakan kontroversi dengan menyebut Ben Gvir sebagai “badut politik” yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan militer Israel.

Meski demikian, para pengamat menilai bahwa pernyataan pejabat setingkat menteri tetap memiliki dampak serius terhadap persepsi internasional dan dapat memperumit upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

BACA JUGA:  Membuka Peta Motif di Balik Serangan ke Iran, Akademisi Unhas Menyebut Ada “Diversi” Politik Trump–Netanyahu

Dalam konteks yang lebih luas, kontroversi ini menunjukkan betapa rapuhnya proses perdamaian di Timur Tengah, di mana satu pernyataan ekstrem dapat mengguncang upaya diplomatik yang melibatkan banyak negara dan memengaruhi stabilitas kawasan yang selama puluhan tahun menjadi pusat ketegangan geopolitik dunia.

Bagi masyarakat internasional, peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa keberhasilan perdamaian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para diplomat, tetapi juga oleh kemampuan para pemimpin politik menahan retorika yang dapat memicu kebencian, memperpanjang konflik, dan mengorbankan warga sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. (Ali)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru