Overview
- Penghentian dan pembatasan impor serta penertiban tata kelola beras menjadi titik balik merebut kembali kedaulatan pangan.
- Kebijakan penghentian dan pembatasan impor beberapa komoditas pangan merugikan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari impor pangan.
- Presiden secara khusus menugaskan Mentan Amran berdiri di garda depan melibas praktik-praktik serakahnomics.
SulawesiPos.com – Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menegaskan bahwa langkah penghentian dan pembatasan impor pangan serta penertiban tata kelola beras menjadi titik balik penting dalam upaya merebut kembali kedaulatan pangan nasional.,
Menurutnya, kebijakan ini memang tidak menguntungkan kelompok tertentu, namun mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dan petani.
“Kebijakan penghentian dan pembatasan impor beberapa komoditas pangan jelas ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan menjaga kedaulatan pangan. Kebijakan ini merugikan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari impor pangan,” ujar Said Didu dalam keterangan resminya, Sabtu (24/01/2026).
Presiden secara khusus menugaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Mentan Amran) untuk berdiri di garda depan menjalankan kebijakan tersebut. Melibas praktik-praktik serakahnomics dengan menindak keras sejumlah pelanggaran.
“Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman ditugaskan oleh Presiden untuk pasang badan melaksanakan kebijakan ini,” tegasnya.
Said Didu juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik manipulasi kualitas beras serta dominasi penggilingan padi skala besar dengan menindak 212 dari 268 merk milik pelaku usaha yang menjual beras tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET).
Ia menilai, selama satu dekade terakhir telah terjadi kecenderungan monopoli di sektor perberasan yang merugikan petani dan konsumen.
“Monopoli beras terjadi melalui manipulasi kualitas. Beras medium dikemas dan dijual sebagai beras premium, dengan selisih keuntungan sekitar Rp5.000 per kilogram atau hampir 40 persen,” katanya.
“Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman sangat keras mengawasi kebijakan ini untuk menghindari monopoli pengolahan dan perdagangan beras oleh oligarki,” ungkap Said Didu.
Penegasan tersebut kini diperkuat oleh capaian konkret sektor pertanian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional menunjukkan bahwa kebijakan penguatan produksi dan pengendalian impor mulai membuahkan hasil signifikan.
Prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mencatat produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton, tertinggi di kawasan ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam.
Sementara itu, data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS per November 2025 memprediksi produksi beras nasional Januari–Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja produksi tersebut berdampak langsung pada penguatan stok nasional. Sepanjang 2025, stok beras Bulog mencapai 3,25 juta ton dan bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni 2025, tertinggi sepanjang sejarah.
Pada awal 2026, stok beras yang dikuasai pemerintah dan masyarakat tercatat mencapai 12,53 juta ton atau meningkat 49,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di tengah dinamika global, stabilitas pangan nasional juga semakin terjaga. Harga beras dunia tercatat turun tajam dari USD 660 per metrik ton menjadi USD 368 per metrik ton atau turun 44,2 persen, sementara Indonesia mampu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di dalam negeri.(btv)
