Kendaraan dengan tangki berkapasitas 400–600 liter disebut menunggu hari berikutnya untuk kembali mengisi sebelum melanjutkan perjalanan.
Satgas Telusuri Pengisian Berulang dan Tangki Modifikasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk satgas gabungan yang melibatkan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pertamina.
Tim tersebut ditugaskan menertibkan antrean sekaligus memeriksa distribusi BBM bersubsidi.
“Kita sudah turunkan surat edaran pembentukan Satgas yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pertamina untuk menertibkan pengisian bahan bakar. Banyak indikasi antrean berulang, ada yang takut tidak dapat lalu isi sesuai jatah, tunggu besoknya isi lagi. Ada juga tindakan ilegal seperti modifikasi tangki,” ujar Andi Sudirman, Selasa (8/9/2026).
Andi Sudirman mengatakan pemeriksaan harus membedakan warga yang benar-benar membeli BBM untuk kebutuhan harian dengan transaksi yang mengarah pada pelanggaran.
Hasil evaluasi satgas akan digunakan untuk menentukan kebutuhan penindakan atau pengusulan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Pertamina memblokir 4.767 QR Code Subsidi Tepat di Sulawesi sepanjang Januari hingga 4 September 2026 karena terindikasi melakukan pengisian berulang atau menunjukkan pola transaksi tidak wajar.
“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar,” kata Lilik.
Sepanjang 2026, Pertamina juga menjatuhkan skorsing penyaluran kepada 59 SPBU di Sulawesi Selatan karena pelanggaran operasional dan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Polda Sulsel Selidiki Dugaan Penyalahgunaan
Polda Sulsel belum menyimpulkan penyebab antrean maupun memastikan adanya jaringan yang menyalahgunakan distribusi BBM.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Pertamina serta pengelola SPBU.
“Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dari Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap melaksanakan penyelidikan. Apakah ada mafia, atau tidak ada mafia nanti kita sampaikan kembali,” kata Didik.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi meminta Pertamina menjelaskan penyebab gangguan yang terlihat di lapangan dan menormalkan pelayanan bagi masyarakat.
“Paling penting sekarang adalah bagaimana pasokan kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM serta elpiji yang sesuai harga yang ditetapkan,” ujarnya.
