SulawesiPos.com – Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan merilis hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang memotret dinamika demografi Sulawesi Selatan secara komprehensif.
Di balik total jumlah penduduk yang kini mencapai sekitar 9,57 juta jiwa, laporan tersebut mengungkap anomali demografis di ibu kota provinsi, Makassar, yang justru mengalami arus keluar penduduk cukup besar.
Temuan ini disampaikan dalam Berita Resmi Statistik BPS Sulsel yang dikutip Rabu (6/5/2026).
Salah satu indikator utama yang disorot adalah migrasi risen, yakni perbandingan tempat tinggal penduduk saat survei dengan domisili lima tahun sebelumnya, khusus untuk penduduk berusia lima tahun ke atas.
Migrasi Negatif Makassar, Suburbanisasi Menguat
Berdasarkan SUPAS 2025, sebanyak 15 dari 1.000 penduduk Sulawesi Selatan usia lima tahun ke atas tercatat sebagai migran risen antarprovinsi.
Sebagai pusat ekonomi dan aktivitas, Makassar justru mencatat migrasi neto risen terendah di Sulsel dengan angka minus 5,86.
Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah warga yang meninggalkan Makassar jauh melampaui mereka yang datang menetap.
Persentase penduduk yang keluar dari Makassar mencapai 9,03 persen, tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.
Sebaliknya, arus perpindahan penduduk bergeser ke wilayah penyangga.
Kabupaten Gowa mencatat migrasi neto risen positif tertinggi sebesar 3,69, disusul Kabupaten Maros dengan angka 2,33.
Pola ini menandakan gejala suburbanisasi, di mana masyarakat tetap bekerja di Makassar namun memilih tinggal di kawasan pinggiran demi hunian lebih terjangkau dan kualitas hidup yang dinilai lebih baik.
Dampaknya, kepadatan penduduk baru mulai bergeser ke kawasan perbatasan kota.
Kelahiran Melambat, Struktur Penduduk Menua
Dari sisi reproduksi, Sulawesi Selatan berada pada fase transisi demografi yang krusial.
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) provinsi ini tercatat sebesar 2,17.
Artinya, rata-rata perempuan di Sulsel melahirkan dua hingga tiga anak selama masa reproduksi.
Capaian tersebut sudah mendekati replacement level sebesar 2,10, yakni kondisi ideal di mana jumlah generasi anak seimbang dengan generasi orang tua. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antarwilayah.
Makassar mencatat TFR terendah sebesar 2,00 yang menandakan pertumbuhan alami penduduk kota mulai melambat.
Sebaliknya, Kabupaten Toraja Utara memiliki TFR tertinggi mencapai 3,02, disusul Kabupaten Enrekang dengan 2,73.
Meski tingkat kelahiran cenderung melambat, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir masih berada di angka 1,11 persen per tahun.
Perlambatan ini juga dipengaruhi meningkatnya kesadaran penggunaan alat kontrasepsi, dengan angka prevalensi kontrasepsi (CPR) provinsi yang telah mencapai 56,14 persen.
SUPAS 2025 turut mengonfirmasi bahwa Sulawesi Selatan resmi memasuki fase ageing population atau struktur penduduk menua.
Proporsi penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) kini mencapai 11,71 persen, melampaui ambang batas internasional 10 persen untuk kategori penduduk tua.
Wilayah dengan persentase lansia tertinggi adalah Kabupaten Soppeng sebesar 17,65 persen, diikuti Kabupaten Wajo (15,01 persen) dan Kabupaten Barru (14,60 persen).
Sementara itu, Kabupaten Luwu Timur tercatat sebagai wilayah dengan proporsi lansia terendah, yakni 8,99 persen.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Sulawesi Selatan yang berada di level 44,87.
Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif harus menopang sekitar 45 penduduk usia nonproduktif, baik anak-anak maupun lansia.
Tanpa pengelolaan yang tepat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan layanan kesehatan lansia, bonus demografi yang selama ini diharapkan berpotensi berubah menjadi beban demografi di masa mendatang.
