SulawesiPos.com – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme.
Desakan ini muncul setelah kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemilik hajatan di Purwakarta, Jawa Barat, yang memicu keprihatinan publik.
Menurut Rudianto, negara tidak boleh tunduk terhadap praktik kekerasan yang mencerminkan premanisme.
Dalam kunjungan kerja spesifik di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026), Rudianto menegaskan bahwa kepolisian memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
“Tidak boleh negara kalah atas nama premanisme, tidak boleh sama sekali. Alat negara bernama polisi hadir, tugasnya selain melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat adalah penegakan hukum,” ujarnya.
Ia menilai, tindakan premanisme yang dibiarkan akan menciptakan situasi “hukum rimba” yang merusak tatanan hukum.
Rudianto menekankan bahwa aparat tidak boleh memberi ruang bagi praktik kekerasan di luar hukum.
“Kalau ada premanisme bertindak seperti hukum rimba, maka dia harus menindak. Tidak boleh membiarkan, karena itu bisa mendegradasi lembaga penegak hukum kita,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Menurutnya, ketegasan aparat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Komisi III Ingatkan Profesionalisme Polri
Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI juga mengingatkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas secara profesional sesuai amanat undang-undang.
Rudianto menegaskan bahwa Polri merupakan satu-satunya institusi yang diberi mandat oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Alat negara di bidang keamanan dan ketertiban yang diberi mandat oleh konstitusi itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu kita tidak mau mendengar ada praktik premanisme yang terjadi,” pungkasnya.
