Legislator Partai NasDem itu juga mengingatkan, jika MKMK tidak membatasi diri berdasarkan prinsip restraint of authority dan restraint of institution, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi pembangkangan terhadap konstitusi.
“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi teladan terdepan dalam merefleksikan penghormatan, kepatuhan, dan ketertiban berkonstitusi UUD NRI 1945 serta jiwa konstitusi sebagai corong utama penjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim MK,” imbuhnya.
Pernyataan MKMK
Sebelumnya, MKMK memastikan bahwa Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak akan ikut bersidang apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani Mahkamah Konstitusi.
Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menyebutkan bahwa mekanisme pencegahan konflik kepentingan di MK telah memiliki preseden dan dijalankan secara konsisten.
“Apakah di sana ada konflik kepentingan atau tidak? Itu ada beberapa cara yang selama ini sudah menjadi semacam preseden di MK,” ujar Palguna, Jumat (13/2/2026).
Ia memaparkan, mekanisme tersebut berlaku dalam berbagai jenis perkara di MK, baik pengujian undang-undang (PUU), perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), maupun perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA).
Pertama, melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dalam forum tersebut, para hakim membahas dan menentukan ada tidaknya konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi hakim dalam memeriksa perkara.
“Cara yang pertama adalah dibicarakan dalam RPH. Kemudian di situ nanti akan ditentukan apakah yang bersangkutan memang ada konflik kepentingan atau tidak, dalam pengertian bilamana hal itu dirasakan mengganggu,” jelas Palguna.
Kedua, melalui penggunaan hak ingkar oleh hakim yang bersangkutan. Jika hakim merasa terdapat potensi konflik kepentingan, ia dapat mengajukan diri untuk tidak menangani perkara tersebut.
“Bisa jadi yang bersangkutan akan mengajukan tidak akan menangani perkara (hak ingkar) karena dia sendiri yang merasa ada konflik kepentingan,” tutur mantan Hakim Konstitusi itu.
