Jusuf Kalla: Ketahanan Ekonomi Bergantung pada Sinergi Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat

SulawesiPos.com – Mantan Wapres Jusuf Kalla menegaskan ketahanan ekonomi nasional bergantung pada sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat saat membuka Rakerkonas APINDO XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin, 3 Agustus 2026. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menilai tiga unsur tersebut harus saling menguatkan agar Indonesia mampu menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan perang, perubahan iklim, defisit anggaran, dan persaingan global yang makin ketat.

Menurut JK, negara yang ingin maju tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah atau kekuatan pasar semata. Ia menyebut pemerintahan yang baik, pengusaha yang produktif, dan masyarakat yang aktif sebagai tiga pilar utama yang menentukan kekuatan ekonomi suatu bangsa.

“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK.

Ia menjelaskan pemerintah memiliki tugas membangun regulasi, infrastruktur, dan layanan publik yang efektif.

Sementara pengusaha menjadi penggerak utama ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, membangun industri, dan memberi kontribusi melalui pajak.

BACA JUGA:  Kasus Dugaan Pencabulan Remaja 15 Tahun di Makassar Belum Bergerak, Pendamping Korban Soroti Penanganan Polisi

“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” katanya.

JK menilai kunci kekuatan ekonomi terletak pada keseimbangan antara peran negara dan aktivitas dunia usaha.

Ia menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan tidak ada satu model tunggal yang otomatis berhasil jika tidak dibarengi harmoni antara kebijakan pemerintah dan produktivitas pelaku usaha.

“Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha,” jelasnya.

Tekanan Global dan Risiko Domestik

Dalam pidatonya, JK menyebut ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tekanan dari luar dan dalam negeri secara bersamaan.

Dari sisi global, konflik di Timur Tengah dan Ukraina disebut berdampak langsung pada kenaikan harga energi, ongkos produksi, serta tekanan terhadap ekspor dan persaingan dagang.

“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” ungkap JK.

Selain faktor global, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola utang dan defisit anggaran. Menurut dia, kebijakan fiskal yang tidak terjaga bisa menambah tekanan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

BACA JUGA:  Peringatan Dini Cuaca Makassar 9–11 Januari 2026: Waspada Hujan Lebat dan Longsor!

JK juga menyoroti ancaman perubahan iklim, termasuk El Nino, yang berpotensi menekan hasil pertanian dan mengubah pola konsumsi masyarakat.

Kondisi itu dinilai bisa berimbas pada daya beli sekaligus stabilitas ekonomi rumah tangga.

“Perubahan iklim akan menyebabkan hasil pertanian menurun. Akibatnya konsumsi masyarakat juga akan berubah,” ujarnya.

Daerah Diminta Perkuat Ekspor dan Daya Beli

JK meminta pemerintah daerah aktif mendorong produktivitas sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor. Ia menilai karakter ekonomi setiap daerah berbeda, sehingga kebijakan yang diambil juga harus menyesuaikan keunggulan masing-masing wilayah.

Menurut dia, banyak daerah di luar Pulau Jawa masih punya peluang tumbuh lewat komoditas ekspor seperti kopi, kakao, dan hasil laut.

Karena itu, insentif dan kemudahan bagi komunitas ekspor perlu diperkuat agar pendapatan masyarakat ikut terdorong.

“Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar,” kata JK.

Ia juga mengingatkan agar belanja negara dijaga tetap efektif. Pengurangan anggaran yang terlalu besar, menurut dia, bisa memukul aktivitas ekonomi secara berantai, mulai dari pembayaran pegawai hingga berkurangnya pekerjaan di sektor kontraktor.

BACA JUGA:  Gubernur Andi Sudirman Buka Puasa Bersama 5.000 Insan Transportasi di Masjid Kubah 99 Makassar

Dalam forum tersebut, JK turut menyinggung pentingnya hubungan harmonis antara pengusaha dan buruh.

Ia menilai kebijakan pengupahan harus tetap mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tidak turun dan produktivitas tetap terjaga.

“Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun,” jelasnya.

JK berharap APINDO terus memperkuat kerja sama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut dia, siklus naik-turun ekonomi adalah hal yang selalu terjadi, sehingga yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan daya tahan dan kemauan untuk terus bergerak.

“Tidak ada ekonomi yang turun terus menerus atau naik terus menerus. Selalu ada siklus. Karena itu yang dibutuhkan adalah daya tahan,” pungkas JK.

SulawesiPos.com – Mantan Wapres Jusuf Kalla menegaskan ketahanan ekonomi nasional bergantung pada sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat saat membuka Rakerkonas APINDO XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin, 3 Agustus 2026. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menilai tiga unsur tersebut harus saling menguatkan agar Indonesia mampu menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan perang, perubahan iklim, defisit anggaran, dan persaingan global yang makin ketat.

Menurut JK, negara yang ingin maju tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah atau kekuatan pasar semata. Ia menyebut pemerintahan yang baik, pengusaha yang produktif, dan masyarakat yang aktif sebagai tiga pilar utama yang menentukan kekuatan ekonomi suatu bangsa.

“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK.

Ia menjelaskan pemerintah memiliki tugas membangun regulasi, infrastruktur, dan layanan publik yang efektif.

Sementara pengusaha menjadi penggerak utama ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, membangun industri, dan memberi kontribusi melalui pajak.

BACA JUGA:  Pria di Makassar Tewas Tersengat Listrik saat Mengecat Atap Kos

“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” katanya.

JK menilai kunci kekuatan ekonomi terletak pada keseimbangan antara peran negara dan aktivitas dunia usaha.

Ia menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan tidak ada satu model tunggal yang otomatis berhasil jika tidak dibarengi harmoni antara kebijakan pemerintah dan produktivitas pelaku usaha.

“Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha,” jelasnya.

Tekanan Global dan Risiko Domestik

Dalam pidatonya, JK menyebut ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tekanan dari luar dan dalam negeri secara bersamaan.

Dari sisi global, konflik di Timur Tengah dan Ukraina disebut berdampak langsung pada kenaikan harga energi, ongkos produksi, serta tekanan terhadap ekspor dan persaingan dagang.

“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” ungkap JK.

Selain faktor global, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola utang dan defisit anggaran. Menurut dia, kebijakan fiskal yang tidak terjaga bisa menambah tekanan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

BACA JUGA:  Wali Kota Makassar Tinjau Korban Kebakaran Tallo, BPBD Pastikan Bantuan Disalurkan Berdasarkan Asesmen

JK juga menyoroti ancaman perubahan iklim, termasuk El Nino, yang berpotensi menekan hasil pertanian dan mengubah pola konsumsi masyarakat.

Kondisi itu dinilai bisa berimbas pada daya beli sekaligus stabilitas ekonomi rumah tangga.

“Perubahan iklim akan menyebabkan hasil pertanian menurun. Akibatnya konsumsi masyarakat juga akan berubah,” ujarnya.

Daerah Diminta Perkuat Ekspor dan Daya Beli

JK meminta pemerintah daerah aktif mendorong produktivitas sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor. Ia menilai karakter ekonomi setiap daerah berbeda, sehingga kebijakan yang diambil juga harus menyesuaikan keunggulan masing-masing wilayah.

Menurut dia, banyak daerah di luar Pulau Jawa masih punya peluang tumbuh lewat komoditas ekspor seperti kopi, kakao, dan hasil laut.

Karena itu, insentif dan kemudahan bagi komunitas ekspor perlu diperkuat agar pendapatan masyarakat ikut terdorong.

“Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar,” kata JK.

Ia juga mengingatkan agar belanja negara dijaga tetap efektif. Pengurangan anggaran yang terlalu besar, menurut dia, bisa memukul aktivitas ekonomi secara berantai, mulai dari pembayaran pegawai hingga berkurangnya pekerjaan di sektor kontraktor.

BACA JUGA:  Nelayan di Makassar Tewas Terseret Ombak saat Memasang Jaring

Dalam forum tersebut, JK turut menyinggung pentingnya hubungan harmonis antara pengusaha dan buruh.

Ia menilai kebijakan pengupahan harus tetap mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tidak turun dan produktivitas tetap terjaga.

“Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun,” jelasnya.

JK berharap APINDO terus memperkuat kerja sama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut dia, siklus naik-turun ekonomi adalah hal yang selalu terjadi, sehingga yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan daya tahan dan kemauan untuk terus bergerak.

“Tidak ada ekonomi yang turun terus menerus atau naik terus menerus. Selalu ada siklus. Karena itu yang dibutuhkan adalah daya tahan,” pungkas JK.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru