Overview
Menkeu Purbaya menegaskan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas pada 2026 melalui kebijakan fiskal yang agresif dan terukur.
Pemerintah fokus mempercepat belanja negara dan memperbaiki iklim investasi untuk membalikkan tren perlambatan ekonomi sejak akhir 2025.
Koordinasi fiskal dan moneter diperkuat agar kebijakan ekonomi berjalan selaras dan berdampak langsung pada stabilitas serta sektor riil.
SulawesiPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan pada awal 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas”, yang digelar di kantor IDN HQ, Selasa (14/1/2026).
Dalam sesi tanya jawab, Purbaya menjelaskan bahwa sejumlah langkah strategis yang diambil pemerintah sejak akhir 2025 berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi yang sempat mengkhawatirkan.
Ia menilai, jika perlambatan tersebut dibiarkan berlarut, stabilitas sosial dan politik berpotensi terganggu.
“Kalau kita lihat Agustus-September turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau enggak dibalik, stabilitas sosial, politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga,” ungkap Menkeu dilansir dari kemenkeu.go.id.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan percepatan belanja negara dan perbaikan iklim investasi sebagai dua pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Pemerintah, kata dia, telah membentuk satuan tugas percepatan dan debottlenecking untuk mengatasi hambatan investasi serta mendorong penguatan sektor riil.
“Jadi kita akan mendorong pertumbuhan riil sektor. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kita ciptakan. Dan kalau mereka butuh subsidi atau insentif, kita akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan. Ke depan, moneter akan jalan, fiskal jalan, dan privat sektor jalan,” ungkapnya.
Meski demikian, Purbaya mengakui efektivitas kebijakan sempat terhambat akibat belum sinkronnya respons moneter.
Namun saat ini, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral telah diperkuat untuk memastikan keseimbangan likuiditas pasar serta keselarasan arah kebijakan fiskal dan moneter.
“Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah, gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal moneter lebih sinkron,” tambahnya.
Acara ini menjadi ruang dialog mengenai penguatan arah kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki struktur kebijakan, serta memastikan dampak pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.