24 C
Makassar
14 February 2026, 8:56 AM WITA

Komisi VI DPR Tekan BUMN untuk Segera Lakukan Kemandirian Hilirisasi Hasil Tambang

SulawesiPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara menegaskan bahwa program hilirisasi pertambangan merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa.

Lebih jauh, ia menuturkan bahwa hilirisasi harus mampu membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola sumber daya alam tanpa ketergantungan pada negara lain, terutama di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengawasan BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Aneka Tambang Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Borneo Alumina Indonesia, di Pontianak, Kalimantan Barat. Kamis, (12/2/2026).

“Program hilirisasi ini sangat strategis. Bukan hanya soal nilai ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tentang kedaulatan. Bangsa kita harus bisa mengolah hasil bumi sendiri dan tidak terus bergantung pada negara lain,” ujar Nengah, Kamis (12/2/2026).

Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor, khususnya dari negara Tiongkok, baik untuk komoditas bauksit maupun aluminium.

Bahkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, impor dari Cina ke Indonesia tercatat paling tinggi dibanding negara lain.

“Kita tidak boleh diam. Kalau belum bisa menjadi pionir dalam teknologi, minimal kita menjadi follower. Teknologi yang lebih maju harus kita pelajari dan kuasai secara bertahap agar tidak selamanya bergantung pada impor,” tegas politisi NasDem tersebut.

Nengah juga mempertanyakan target waktu kemandirian industri negara sehingga dapatr melakukan hilirisasi, khususnya kapan Indonesia dapat sepenuhnya mengolah sumber daya tanpa bergantung pada bahan baku atau teknologi impor.

Ia juga menilai kualitas bauksit Indonesia yang baik seharusnya menjadi modal kuat untuk mempercepat proses tersebut.

“Sayang sekali kalau sumber daya alam kita yang luar biasa ini tidak dikelola secara optimal dan justru lebih banyak dinikmati negara lain,” katanya.

SulawesiPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara menegaskan bahwa program hilirisasi pertambangan merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa.

Lebih jauh, ia menuturkan bahwa hilirisasi harus mampu membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola sumber daya alam tanpa ketergantungan pada negara lain, terutama di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengawasan BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Aneka Tambang Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Borneo Alumina Indonesia, di Pontianak, Kalimantan Barat. Kamis, (12/2/2026).

“Program hilirisasi ini sangat strategis. Bukan hanya soal nilai ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tentang kedaulatan. Bangsa kita harus bisa mengolah hasil bumi sendiri dan tidak terus bergantung pada negara lain,” ujar Nengah, Kamis (12/2/2026).

Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor, khususnya dari negara Tiongkok, baik untuk komoditas bauksit maupun aluminium.

Bahkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, impor dari Cina ke Indonesia tercatat paling tinggi dibanding negara lain.

“Kita tidak boleh diam. Kalau belum bisa menjadi pionir dalam teknologi, minimal kita menjadi follower. Teknologi yang lebih maju harus kita pelajari dan kuasai secara bertahap agar tidak selamanya bergantung pada impor,” tegas politisi NasDem tersebut.

Nengah juga mempertanyakan target waktu kemandirian industri negara sehingga dapatr melakukan hilirisasi, khususnya kapan Indonesia dapat sepenuhnya mengolah sumber daya tanpa bergantung pada bahan baku atau teknologi impor.

Ia juga menilai kualitas bauksit Indonesia yang baik seharusnya menjadi modal kuat untuk mempercepat proses tersebut.

“Sayang sekali kalau sumber daya alam kita yang luar biasa ini tidak dikelola secara optimal dan justru lebih banyak dinikmati negara lain,” katanya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru