24 C
Makassar
3 February 2026, 5:07 AM WITA

Ketua Fraksi NasDem Sebut Nilai Kebangsaan Bukan Dogma, Harus Bisa Dipertanyakan  

Overview

  • Ketua Fraksi Nasdem, Viktor mengkritik cara instansi negara membangun doktrin tentang bangsa yang cenderung kaku
  • Ia menyebut nilai kebangsaan harus bisa dipertanyakan dan mengikuti zaman
  • Viktor menyebut rasa cinta tanah air bisa tumbuh jika masyarakat merasakan keadilan yang nyata

SulawesiPos.com – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat melontarkan kritik terhadap cara instansi negara membangun narasi kebangsaan yang cenderung doktriner.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR bersama Bakamla dan Lemhannas, Viktor menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak boleh diperlakukan sebagai dogma yang haram untuk dipertanyakan.

Menurut Viktor, pemahaman kebangsaan yang sehat adalah pemahaman yang kritis, terbuka, dan kontekstual terhadap perkembangan zaman.

“Saya tidak ingin mengulang kesalahan untuk membangun doktrin. Doktrin itu asal dari dogma, mengharuskan kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Ini tidak boleh,” tegas Viktor di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/1/2026).

Viktor menyoroti bahwa narasi kebangsaan sering kali gagal menyentuh rasa keadilan substantif di daerah.

Ia mencontohkan realitas di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Sumatra, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: 
Pembangunan IKN Masuk Tahap II, Bersiap Jadi Ibu Kota Politik

“Kalau nilai kebangsaan itu hanya dogma, bisa digugat oleh NTT, Kalimantan, Sumatra. Kami yang punya sumber daya alam luar biasa, tapi kenapa kami miskin? Di mana kekayaan kami itu pergi? Itu nilai kebangsaan yang perlu digugat,” cetus mantan Gubernur NTT tersebut.

Baginya, rasa cinta tanah air akan tumbuh kuat jika rakyat merasakan keadilan nyata, bukan sekadar hafalan teori.

Selain masalah keadilan ekonomi, anggota Komisi I DPR ini juga mengkritik kebiasaan para pengambil kebijakan yang hanya membanggakan posisi strategis Indonesia secara geografis tanpa langkah konkret.

Ia menilai klaim Indonesia sebagai poros maritim dunia di antara dua benua dan dua samudra sering kali berhenti pada tataran wacana akademik atau epistemik semata.

Overview

  • Ketua Fraksi Nasdem, Viktor mengkritik cara instansi negara membangun doktrin tentang bangsa yang cenderung kaku
  • Ia menyebut nilai kebangsaan harus bisa dipertanyakan dan mengikuti zaman
  • Viktor menyebut rasa cinta tanah air bisa tumbuh jika masyarakat merasakan keadilan yang nyata

SulawesiPos.com – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat melontarkan kritik terhadap cara instansi negara membangun narasi kebangsaan yang cenderung doktriner.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR bersama Bakamla dan Lemhannas, Viktor menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak boleh diperlakukan sebagai dogma yang haram untuk dipertanyakan.

Menurut Viktor, pemahaman kebangsaan yang sehat adalah pemahaman yang kritis, terbuka, dan kontekstual terhadap perkembangan zaman.

“Saya tidak ingin mengulang kesalahan untuk membangun doktrin. Doktrin itu asal dari dogma, mengharuskan kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Ini tidak boleh,” tegas Viktor di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/1/2026).

Viktor menyoroti bahwa narasi kebangsaan sering kali gagal menyentuh rasa keadilan substantif di daerah.

Ia mencontohkan realitas di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Sumatra, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: 
DPR Kecam Serangan Udara Israel di Gaza, Tewaskan 31 Warga Sipil Termasuk Anak-anak

“Kalau nilai kebangsaan itu hanya dogma, bisa digugat oleh NTT, Kalimantan, Sumatra. Kami yang punya sumber daya alam luar biasa, tapi kenapa kami miskin? Di mana kekayaan kami itu pergi? Itu nilai kebangsaan yang perlu digugat,” cetus mantan Gubernur NTT tersebut.

Baginya, rasa cinta tanah air akan tumbuh kuat jika rakyat merasakan keadilan nyata, bukan sekadar hafalan teori.

Selain masalah keadilan ekonomi, anggota Komisi I DPR ini juga mengkritik kebiasaan para pengambil kebijakan yang hanya membanggakan posisi strategis Indonesia secara geografis tanpa langkah konkret.

Ia menilai klaim Indonesia sebagai poros maritim dunia di antara dua benua dan dua samudra sering kali berhenti pada tataran wacana akademik atau epistemik semata.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/